Buruh Mau Rp 3,9 Juta, Pengusaha Rp 3,65 Juta, Sandi Cari Titik Tengah

Kompas.com - 01/11/2017, 09:54 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan alasan serikat pekerja menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018. Hal itu karena buruh berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Sandi, serikat pekerja tetap mengusulkan besaran kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen berdasarkan PP tersebut. Dia mengatakan, serikat pekerja mengusulkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,9 juta.

Angka itu berpedoman pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang mereka survei sendiri, yakni Rp 3,6 juta, dikali 8,71 persen, dan dijumlahkan dengan angka KHL tersebut.

"KHL yang (berasal) dari serikat pekerja (besarannya) Rp 3,6 juta tapi sama serikat pekerja ditambah lagi 8,7 persen kenaikan yang berdasarkan PP 78, padahal mereka menolak PP 78," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).

Baca juga : UMP DKI 2018 Belum Ditetapkan, Sandi Cari Win-win Solution

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Angka yang diusulkan serikat pekerja, kata Sandi, berbeda dengan yang diusulkan oleh unsur pengusaha dan pemerintah dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015, unsur pengusaha dan pemerintah mengusulkan UMP 2018 sebesar Rp 3,65 juta.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mencari solusi yang berpihak untuk pengusaha maupun pekerja.

"Kuncinya adalah hubungan industrial yang baik, di mana perusahaan dalam bipartit dengan serikat pekerja itu bisa sama-sama mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik," kata Sandi.

Baca juga : Sandiaga Konsultasi soal UMP DKI kepada Menteri Hanif

Sandi ingin memastikan UMP DKI Jakarta yang ditetapkan nantinya harus membuat ekonomi perusahaan terus bergerak, para pekerja tidak di-PHK (putus hubungan kerja), dan masyarakat yang menganggur memiliki kesempatan untuk bekerja.

"UMP ini Insya Allah sebagai kebijakan yang bisa memberikan kepastian bagi dunia usaha, kesejahteraan untuk buruh, dan juga kami harapkan perusahaannya bisa berkembang," ucapnya.

Baca juga : Sandiaga Targetkan UMP DKI 2018 Diputuskan 31 Oktober 2017



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Megapolitan
Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Megapolitan
Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Megapolitan
Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Megapolitan
5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X