Kompas.com - 01/11/2017, 13:21 WIB
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedy Harahap Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedy Harahap
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta Edy Junaedy membantah bahwa manajemen Hotel dan Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada Juli. Menurut Edy, manajemen Alexis mengajukan TDUP secara online pada September.

"September mengajukan melalui online dan kekurangan berkas dilengkapi ada pengecekan fisik dilakukan. Penelitian teknisnya dan ngecek fisiknya sudah dilakukan, bentuknya kan bisa macam-macam," kata Edy di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).

Setelah pengajuan via online, Edy mengatakan tidak ada penundaan proses seperti yang disampaikan manajemen Alexis. Dinas Penanaman Modal dan PTSP memeriksa berkas dan menyatakan telah melakukan survei juga.

Baca juga : Pengusaha Hiburan Tak Perlu Khawatir Akan Bernasib seperti Alexis

"Memang kalau survei harus ada pemberitahuan. Proses sudah diikuti seluruhnya, sudahlah lagian mereka juga sudah menerima," ujar Edy.

Wartawan melintasi locker room lantai tujuh di Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Per Selasa, 31 Oktober ini, griya pijat di lantai 7 Alexis ditutup menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Alexis.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Wartawan melintasi locker room lantai tujuh di Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Per Selasa, 31 Oktober ini, griya pijat di lantai 7 Alexis ditutup menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Alexis.
Menurut Juru Bicara Alexis, Lina, pihaknya sudah mengajukan perpanjangan izin ke PTSP setempat sejak Juli 2017. Namun, hingga masa izin operasional Alexis habis per Oktober 2017, pihak PTPS belum memberikan izin perpanjangan.

Menurut Lina, biasanya, untuk memperpanjang izin operasional, pihaknya mengajukan permohonan ke PTSP. Setelah itu, pihak terkait akan melakukan pemeriksaan berkas, dan melakuan survei. "Namun hingga izin kami habis, kami belum disurvei," kata Lina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Megapolitan
Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Megapolitan
Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Megapolitan
Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Megapolitan
Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Beroperasi, Begini Cara Daftarnya

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Beroperasi, Begini Cara Daftarnya

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Ada Titik Terang, Kejaksaan: Penyelidikan Butuh Kehati-hatian

Megapolitan
Ingat, Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ingat, Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung Resmi Beroperasi, Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulogadung Resmi Beroperasi, Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

Ini Alasan Kejaksaan Belum Mampu Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Megapolitan
47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

Megapolitan
NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X