Revisi Aturan Taksi "Online", Uber Ingin Diskusikan Tarif dengan Kemenhub

Kompas.com - 01/11/2017, 17:01 WIB
John Colombo, Head of Public Policy and Government Affairs Uber Indonesia, Bernie Moestafa, selaku moderator, dan Mariam Jafaar, Managing Director Boston Consulting Group Asia Pacific, berdiskusi dalam acara peluncuran kampanye #UnlockJakarta di Djakarta Thetaer, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARJohn Colombo, Head of Public Policy and Government Affairs Uber Indonesia, Bernie Moestafa, selaku moderator, dan Mariam Jafaar, Managing Director Boston Consulting Group Asia Pacific, berdiskusi dalam acara peluncuran kampanye #UnlockJakarta di Djakarta Thetaer, Rabu (1/11/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online resmi berlaku pada Rabu (1/11/2017).

Head of Public Policy and Government Affairs Uber Indonesia, John Colombo, mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan terkait PM baru tersebut, salah satunya poin soal tarif.

"Tarif nanti akan dibahas karena ada dalam Permenhub baru ini, masing-masing bisa. Kami akan diskusi dengan pihak terkait dan kami yakin bisa bertemu satu solusi yang menguntungkan bagi semua," ujar John, saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Baca juga : Ini Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online di Peraturan Baru

John mengapresiasi langkah Kemenhub merevisi aturan itu. Dia menilai Kemenhub cukup baik memperhatikan perkembangan ride sharing (berbagi tumpangan) yang bertumbuh pesat di Indonesia.

"Mereka saya rasa sangat cerdas dalam melihat kesetaraan dalam berbagai moda transportasi. Jadi kami senang bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk implementasinya," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, 14 poin yang telah dihapus oleh MA diatur kembali pada revisi ini karena sesuai dengan dialog publik penyusunan revisi PM 26/2017 pihaknya mendapatkan masukan bahwa pemerintah harus aktif melindungi persaingan usaha.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pada dialog publik kami mendapat aspirasi dari semua pihak, seperti dari media, akademisi, praktisi termasuk juga komunitas online yang mengharapkan bahwa pemerintahan, sesuai nawacita pertama harus aktif melindungi persaingan usaha. Karena itu kami mengatur kembali tentang aturan angkutan sewa khusus atau yang biasa dikenal angkutan sewa online,” ungkap Sugihardjo.

Ada sembilan poin yang diatur dalam revisi PM 26 Tahun 2017. Mulai dengan argometer, tarif, wilayah operasi, kuota dan perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

Kompas TV Sejumlah sopir angkutan umum meminta adanya pembatasan jumlah armada transportasi online.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Pelaku Jaringan Narkoba Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Pelaku Jaringan Narkoba Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
Sebelum PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Akan Gelar Job Fair Tatap Muka

Sebelum PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Akan Gelar Job Fair Tatap Muka

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Tak Terkait Pejabat DPRD DKI

Polda Metro Jaya Sebut Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Tak Terkait Pejabat DPRD DKI

Megapolitan
Sumber Api Kebakaran Gedung Cyber Diduga Berasal dari Panel Kabel di Lantai 2

Sumber Api Kebakaran Gedung Cyber Diduga Berasal dari Panel Kabel di Lantai 2

Megapolitan
95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.