Anies Sebut Anggaran Penataan Kampung Kumuh Sedikit

Kompas.com - 01/11/2017, 20:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu permasalahan yang dihadapi Ibu Kota yakni banyaknya kampung kumuh.

Namun, anggaran untuk penataan kampung kumuh yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 sangat kecil.

"Kita punya masalah dengan kampung-kampung yang kumuh, kampung-kampung miskin. Itu salah satu masalahnya adalah kebersihan di sana, sanitasi. Lihat berapa program pembangunan untuk sanitasi kita, untuk saluran air, untuk jamban, untuk kamar mandi, sedikit sekali," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Baca juga : Mengubah Rupa Kampung Kumuh Lewat Mural

Selain untuk penataan kampung kumuh, Anies menyebut anggaran untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat belum optimal. Contoh lain yang dia jelaskan yakni minimnya anggaran pelatihan untuk pengangguran di Jakarta.

"Masa angka penganggurannya sekian ratus ribu, program kita hanya menjangkau angka sedikit," kata dia.

Oleh karena itu, Anies pun meminta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyisir kembali KUA-PPAS yang telah disusun.

Dia ingin anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada warga. Anies memberikan waktu hingga akhir pekan ini untuk penyisiran anggaran.

"Program-program kami bukan untuk kegiatan birokrasi, tapi program-program kami untuk dirasakan langsung manfaatnya oleh warga," ucap Anies.

Dengan adanya penyisiran ulang anggaran, Anies menyebut akan ada anggaran yang digeser dari satu program untuk program lain. Dia akan menegur SKPD yang tidak menyisir ulang anggaran mereka.

"Kalau kami ingin memprioritaskan pada peningkatan mereka yang marginal, mereka yang tersingkirkan, maka kami harus menggeser sebagian dari anggaran-anggaran yang ada," kata Anies.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Megapolitan
Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Megapolitan
Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Megapolitan
Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Megapolitan
SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

Megapolitan
Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

Megapolitan
Selama November, Depok Catat 'Kunjungan' Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

Selama November, Depok Catat "Kunjungan" Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

Megapolitan
Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

Megapolitan
Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

Megapolitan
Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

Megapolitan
Ketersediaan Alat Tes Swab di Depok Menipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Ketersediaan Alat Tes Swab di Depok Menipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pertamina Tutup Sementara SPBU MT Haryono Setelah Kebakaran

Pertamina Tutup Sementara SPBU MT Haryono Setelah Kebakaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X