Anies Sebut Anggaran Penataan Kampung Kumuh Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu permasalahan yang dihadapi Ibu Kota yakni banyaknya kampung kumuh.

Namun, anggaran untuk penataan kampung kumuh yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 sangat kecil.

"Kita punya masalah dengan kampung-kampung yang kumuh, kampung-kampung miskin. Itu salah satu masalahnya adalah kebersihan di sana, sanitasi. Lihat berapa program pembangunan untuk sanitasi kita, untuk saluran air, untuk jamban, untuk kamar mandi, sedikit sekali," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Baca juga : Mengubah Rupa Kampung Kumuh Lewat Mural

Selain untuk penataan kampung kumuh, Anies menyebut anggaran untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat belum optimal. Contoh lain yang dia jelaskan yakni minimnya anggaran pelatihan untuk pengangguran di Jakarta.

"Masa angka penganggurannya sekian ratus ribu, program kita hanya menjangkau angka sedikit," kata dia.

Oleh karena itu, Anies pun meminta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyisir kembali KUA-PPAS yang telah disusun.

Dia ingin anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada warga. Anies memberikan waktu hingga akhir pekan ini untuk penyisiran anggaran.

"Program-program kami bukan untuk kegiatan birokrasi, tapi program-program kami untuk dirasakan langsung manfaatnya oleh warga," ucap Anies.

Dengan adanya penyisiran ulang anggaran, Anies menyebut akan ada anggaran yang digeser dari satu program untuk program lain. Dia akan menegur SKPD yang tidak menyisir ulang anggaran mereka.

"Kalau kami ingin memprioritaskan pada peningkatan mereka yang marginal, mereka yang tersingkirkan, maka kami harus menggeser sebagian dari anggaran-anggaran yang ada," kata Anies.