"Kami Buruh Kecewa, Anies-Sandi Samalah dengan Ahok"

Kompas.com - 02/11/2017, 10:49 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono mengatakan, keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam menetapkan upah minimum provinsi tak jauh berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka sama-sama menetapkan UMP DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kahar mengatakan, saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies pernah membuat kontrak politik dengan buruh dan berjanji tak akan menggunakan PP No 78 sebagai dasar penetapan UMP.

"Kami buruh kecewa. Anies-Sandi samalah dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu. Enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP No 78," ujar Kahar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Baca juga: Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta

Dari 10 poin kontrak politik dengan buruh yang diteken Anies, salah satu poin yang disepakati ialah tidak menggunakan PP No 78 untuk dijadikan dasar penetapan UMP DKI Jakarta. Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Dengan demikian, para buruh mempertimbangkan mencabut dukungan terhadap pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Elemen buruh yang mendukung (penetapan UMP) Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan," ujar Kahar.

Baca juga: Di Hadapan Buruh, Sandi Bilang Banyak Tekanan dalam Memimpin Jakarta

Kahar mengatakan, buruh juga mempertimbangkan melakukan perlawanan secara hukum atas penetapan UMP DKI Jakarta. Sejumlah serikat buruh pernah menggugat Pergub Nomor 227 Tahun 2016 tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Saat itu Ahok menetapkan UMP DKI Jakarta Rp 3,3 juta yang dinilai tidak layak oleh sejumlah serikat buruh.

"PTUN mengabulkan sebagian gugatan buruh yang mengatakan penetapan UMP tidak didasarkan pada KHL itu cacat hukum. Justru sekarang di ulang yang sama. Kami akan melakukan aksi besar-besaran dan upaya hukum," ujar Kahar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.

Dalam menetapkan UMP itu, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Meskipun UMP tak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Kompensasi itu diberikan untuk menurunkan pengeluaran biaya hidup mereka. Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018.

Selain layanan gratis transjakarta, Pmprov DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan. Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

Megapolitan
Rizieq Shihab Diperiksa Besok, Polisi Imbau Simpatisannya Tak Datang ke Polda Metro Jaya

Rizieq Shihab Diperiksa Besok, Polisi Imbau Simpatisannya Tak Datang ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam Budi Sendirian Hadapi Pradi-Afifah

Debat Pilkada Depok, Imam Budi Sendirian Hadapi Pradi-Afifah

Megapolitan
PSI: Jika LRT Velodrome-Dukuh Atas Dihapus, Pemprov DKI Berpotensi Kehilangan Rp 248,6 Miliar Per Tahun

PSI: Jika LRT Velodrome-Dukuh Atas Dihapus, Pemprov DKI Berpotensi Kehilangan Rp 248,6 Miliar Per Tahun

Megapolitan
KPU Tangsel Ajukan Pergantian 1.889 Surat Suara yang Rusak dan Kurang

KPU Tangsel Ajukan Pergantian 1.889 Surat Suara yang Rusak dan Kurang

Megapolitan
Besok, Polisi Juga Panggil Menantu Rizieq Shihab soal Kerumunan di Petamburan

Besok, Polisi Juga Panggil Menantu Rizieq Shihab soal Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X