Anies: Prinsipnya, Meningkatkan UMP...

Kompas.com - 02/11/2017, 12:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayani aduan warga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayani aduan warga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari kekecewaan buruh terhadap besaran upah minimum provinsi 2018. Menurut Anies, intinya adalah meningkatkan UMP dan penekanan beberapa komponen biaya hidup.

Dengan cara itu, dirinya yakin kebutuhan para buruh bisa terpenuhi.

"Prinsipnya adalah, satu meningkatkan UMP, kedua mengurangi biaya. Dengan cara begitu,  insya Allah harapan dapat terpenuhi," ujar Anies di Bumi Perkemahan Cibubur, Kamis (2/10/2017).

Anies sebelumnya sudah menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Baca juga: Kami Buruh Kecewa, Anies-Sandi Samalah dengan Ahok

Meski UMP tak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Kompensasi itu diberikan untuk menurunkan pengeluaran biaya hidup mereka. Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018.

Selain layanan gratis transjakarta, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan. Para buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Keputusan Anies Buat Buruh Kecewa

Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan, keputusan Anies-Sandi dalam menetapkan UMP tak jauh berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mereka sama-sama menetapkan UMP DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Padahal, kata Kahar, saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies pernah membuat kontrak politik dengan buruh dan berjanji tak akan menggunakan PP No 78 sebagai dasar penetapan UMP.

"Kami buruh kecewa. Anies-Sandi samalah dengan Ahok yang kami kritik dengan upah murah itu. Enggak jauh beda karena keduanya menetapkan upah dengan PP No 78," ujar Kahar.

Baca juga: Buruh Kecewa dengan Anies-Sandi yang Teken UMP Rp 3,6 Juta



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Megapolitan
Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Megapolitan
Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Megapolitan
Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Megapolitan
800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

Megapolitan
Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Megapolitan
Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Megapolitan
Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Megapolitan
Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X