Buruh Ancam Cabut Dukungan untuk Anies-Sandi

Kompas.com - 02/11/2017, 13:08 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore. KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono mempertimbangkan mencabut dukungan terhadap pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurut Kahar, para buruh menganggap Anies-Sandi tak memenuhi janji kampanye mereka, terutama mengenai penetapan UMP 2018.

Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Sementara buruh mengusulkan besaran UMP Rp 3,9 juta. Dalam menetapkan UMP tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

"Elemen buruh yang mendukung Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan," ujar Kahar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Kahar mengatakan, Anies-Sandi pernah meneken kontrak politik bersama buruh saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari 10 poin kontrak politik dengan buruh yang diteken Anies, salah satu poin yang disepakati ialah tidak menggunakan PP No 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.

Baca juga: Anies: Prinsipnya, Meningkatkan UMP...

Serikat buruh meminta agar UMP DKI ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika berdasarkan UU tersebut, UMP DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Kahar menyampaikan, hampir semua buruh yang tergabung dalam KSPI mendukung Anies-Sandi pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang saat itu bersaing dengan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: Penetapan UMP DKI 2018 dan Asas Keadilan Menurut Anies-Sandi

Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi buruh di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, 1 April 2017.

Dalam deklarasi tersebut, Anies berjanji merilis kontrak politik yang dilakukan bersama tersebut.

"Itu sebabnya, kami berkali-kali menggarisbawahi bahwa di Jakarta kesempatan kerja harus terbuka kepada semua. Dan, mereka yang bekerja harus mendapatkan upah yang layak dan adil sehingga bisa merasakan kesejahteraan," ucap Anies kala itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Megapolitan
Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Megapolitan
Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Megapolitan
Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Megapolitan
Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Megapolitan
Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Megapolitan
Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Megapolitan
Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Megapolitan
Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Megapolitan
Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X