Kompas.com - 03/11/2017, 09:52 WIB
Kompas TV Indonesia Gali Potensi Wisata Halal
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

Jeffrey menyebut, salah satu wilayah yang sudah mengembangkan halal tourism adalah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Itu yang saya bilang sama Pak Wagub. Lombok saja bisa jadi destinasi halal, masa Jakarta enggak bisa," ucap Jeffrey.

Jika bisnis tersebut dijalankan, Pemprov DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan banyak instansi untuk mendapat penghasilan. Bisnis halal tourism akan menguntungkan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : Seperti Apa Gambaran Hotel Syariah dalam Konsep Halal Tourism?

Gambaran halal tourism

Jeffrey menjelaskan, hotel syariah dalam konsep halal tourism adalah yang menerapkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

"Jadi, mulai dari desain hotelnya, bagaimana mereka menyiapkan posisi kamar, ruang makan, apa semua, ya harus Islami," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya pengaturan ruang, manajemen dan operasionalisasi hotel syariah juga menerapkan prinsip Islami.

Jeffrey mencontohkan, saat laki-laki dan perempuan akan check in dalam kamar hotel yang sama, mereka harus membuktikan status suami-istri dengan menunjukkan buku nikah.

"Kalau misalnya dia bukan suami-istri, terus ada kegiatan, ada acara, ya tentu kita akan pisahkan ruangannya misalnya, floor-nya pasti ada pemisahan dong," ujarnya.

Jeffrey menyebutkan, semua karyawan yang bekerja di hotel syariah harus beragama Islam. Lift yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan juga dipisahkan.

Baca juga : Lombok Saja Bisa Jadi Destinasi Halal, Masa Jakarta Enggak...

Dikaji dengan matang

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif meminta rencana untuk mengembangkan hotel syariah dikaji dengan matang. Syarif meminta konsep syariah yang diangkat tidak melupakan kepentingan bisnis setiap manajemen hotel.
 
"Sebagai inovasi kita harus berprasangka baik dulu, bahwa itu baik menurut versi Pak Wagub menurut versi pengusulnya. Tapi harus dikaji secara matang, hotel itu kan dibuat bukan sekadar menegakkan syariah tetapi juga bisnis," ujar Syarif.

"Saya khawatir saja kalau visibility-nya enggak oke, nanti yang disalahkan syariahnya. Ya kaji matang dulu," kata Syarif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Megapolitan
Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Megapolitan
Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Megapolitan
Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Megapolitan
Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Megapolitan
Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Megapolitan
359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Megapolitan
Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Megapolitan
Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Megapolitan
Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Megapolitan
“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.