Kompas.com - 03/11/2017, 14:57 WIB
Konferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018. IWAN SUPRIYATNA/KOMPAS.comKonferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tidak malu merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 3,648 juta.

Vice President KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Pasangan Anies-Sandi untuk tidak malu merevisi UMP DKI tahun 2018 yang telah ditetapkan dari Rp 3,6 juta menjadi Rp 3,9 juta," kata Vice President KSPI, Muhammad Rusdi dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (3/11/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

"Jangan malu merevisi, untuk kepentingan orang banyak ini," ujar Rusdi.

Baca juga : Buruh: Maju Kotanya, Bahagia Pengusahanya, Sengsara Buruhnya

Rusdi mengatakan, revisi UMP bukan hal yang baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, lanjut dia, pernah merevisi upah yang dianggap tidak sesuai kesepakatan berbagai pihak.

Selain itu, revisi UMP juga pernah terjadi di Tanggerang dan beberapa daerah di luar DKI Jakarta.


"Banyak Gubernur yang berani menetapkan upah minimum di atas PP 78. Kami ingin melihat keberanian Anies Sandi," kata Rusdi.

Baca juga : Buruh Jakarta Belum Puas dengan Rp 3,6 Juta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.

Dalam menetapkan UMP itu, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Meskipun UMP tak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Yakni layanan gratis naik transjakarta dan subsidi pangan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Bibit Siklon Tropis 94W, BPBD DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 15-16 April

Muncul Bibit Siklon Tropis 94W, BPBD DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 15-16 April

Megapolitan
Berkah Ramadhan bagi Penjual Nasi Kapau Senen, Keuntungan Naik 5 Kali Lipat

Berkah Ramadhan bagi Penjual Nasi Kapau Senen, Keuntungan Naik 5 Kali Lipat

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Sungai Bekasi Ditemukan Tewas

Remaja yang Tenggelam di Sungai Bekasi Ditemukan Tewas

Megapolitan
Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Megapolitan
Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Perpanjang SIM Online Lewat Ponsel, Apa Tetap Perlu Tes?

Megapolitan
Hari Ini, PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab

Hari Ini, PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Tes Usap Palsu Rizieq Shihab

Megapolitan
Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Fakta Eks Kantor Menlu Dijual, Harga Capai Rp 400 M dan Alasan Ahli Waris Melego

Megapolitan
Cerita Achmad Soebardjo Mencari Pegawai Pertama Deplu dengan Memasang Iklan

Cerita Achmad Soebardjo Mencari Pegawai Pertama Deplu dengan Memasang Iklan

Megapolitan
Jakarta Jadi Kota Termahal Ke-20 di Dunia, Wagub DKI Heran

Jakarta Jadi Kota Termahal Ke-20 di Dunia, Wagub DKI Heran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Aturan Buka Puasa di KRL Selama Ramadhan 2021

Aturan Buka Puasa di KRL Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Kejar Target Vaksinasi Lansia, Jemput Bola hingga Pendamping Juga Disuntik Vaksin

Pemprov DKI Jakarta Kejar Target Vaksinasi Lansia, Jemput Bola hingga Pendamping Juga Disuntik Vaksin

Megapolitan
Kubu Rizieq Shihab Akan Hadirkan Saksi untuk Klarifikasi Ganti Rugi Kerusakan Fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta

Kubu Rizieq Shihab Akan Hadirkan Saksi untuk Klarifikasi Ganti Rugi Kerusakan Fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Babak Baru Rencana Revitalisasi Tugu Pamulang: Desain Segera Dibahas hingga Penutupan

Babak Baru Rencana Revitalisasi Tugu Pamulang: Desain Segera Dibahas hingga Penutupan

Megapolitan
Kisah Pedagang Blok C Pasar Minggu, 400 Ayam Dagangan Mati Terbakar

Kisah Pedagang Blok C Pasar Minggu, 400 Ayam Dagangan Mati Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X