Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP

Kompas.com - 03/11/2017, 14:57 WIB
Konferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018. IWAN SUPRIYATNA/KOMPAS.comKonferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tidak malu merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 3,648 juta.

Vice President KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Pasangan Anies-Sandi untuk tidak malu merevisi UMP DKI tahun 2018 yang telah ditetapkan dari Rp 3,6 juta menjadi Rp 3,9 juta," kata Vice President KSPI, Muhammad Rusdi dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (3/11/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

"Jangan malu merevisi, untuk kepentingan orang banyak ini," ujar Rusdi.

Baca juga : Buruh: Maju Kotanya, Bahagia Pengusahanya, Sengsara Buruhnya

Rusdi mengatakan, revisi UMP bukan hal yang baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, lanjut dia, pernah merevisi upah yang dianggap tidak sesuai kesepakatan berbagai pihak.

Selain itu, revisi UMP juga pernah terjadi di Tanggerang dan beberapa daerah di luar DKI Jakarta.


"Banyak Gubernur yang berani menetapkan upah minimum di atas PP 78. Kami ingin melihat keberanian Anies Sandi," kata Rusdi.

Baca juga : Buruh Jakarta Belum Puas dengan Rp 3,6 Juta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.

Dalam menetapkan UMP itu, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Meskipun UMP tak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kompensasi bagi buruh yang besaran gajinya maksimal setara UMP. Yakni layanan gratis naik transjakarta dan subsidi pangan.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masker Ilegal di Cakung Tak Dilengkapi Lapisan Antivirus

Masker Ilegal di Cakung Tak Dilengkapi Lapisan Antivirus

Megapolitan
WNI yang Dievakuasi dari Jepang Akan Tiba di Indonesia 1 Maret 2020

WNI yang Dievakuasi dari Jepang Akan Tiba di Indonesia 1 Maret 2020

Megapolitan
Ojol Dipaksa Tidak Narik Saat Demo, Penumpang Geram

Ojol Dipaksa Tidak Narik Saat Demo, Penumpang Geram

Megapolitan
Berkat Rekaman CCTV, Polisi Berhasil Tangkap Pencuri Tas Berisi Emas di Marunda

Berkat Rekaman CCTV, Polisi Berhasil Tangkap Pencuri Tas Berisi Emas di Marunda

Megapolitan
Dari Atas Mobil Komando, Sufmi Dasco Kesal Orasinya Diinterupsi Pengemudi Ojol

Dari Atas Mobil Komando, Sufmi Dasco Kesal Orasinya Diinterupsi Pengemudi Ojol

Megapolitan
188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

Megapolitan
Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Megapolitan
Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Megapolitan
Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Megapolitan
Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Megapolitan
Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Megapolitan
Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Megapolitan
Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Megapolitan
Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Guru SMAN 12 yang Pukul Muridnya Dipindah Mengajar ke Kabupaten Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X