Buruh Tagih Kontrak Politik Anies-Sandi

Kompas.com - 03/11/2017, 15:20 WIB
Konferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018. IWAN SUPRIYATNA/KOMPAS.comKonferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menganggap pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak memenuhi kontrak politik.

Pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik bersama buruh.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Pandapotan Hutagaol mengatakan, sebagian besar buruh memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena adanya kontrak politik tersebut.

"Saat ada kontrak politik tentang nasib kesejahteraan buruh, kami memerintahkan anggota kami untuk memilih mereka (Anies-Sandi pada Pilkada DKI). Tapi kenyataannya begini," kata Pandapotan saat menghadiri konferensi pers KSPI di Jakarta, Jumat (3/11/2017).


Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Satu hal yang dianggap menyalahi kontrak politik adalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal itu menyebabkan besaran UMP menjadi Rp 3,648 juta.

Baca juga : Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP

Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.


"Kami kira, pemimpin yang kami pilih adalah pemimpin yang bijaksana.Tapi kenyataannya seperti ini, kami kecewa," kata Rusdi.

Baca juga : Buruh: Maju Kotanya, Bahagia Pengusahanya, Sengsara Buruhnya

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X