Buruh Tagih Kontrak Politik Anies-Sandi

Kompas.com - 03/11/2017, 15:20 WIB
Konferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018. IWAN SUPRIYATNA/KOMPAS.comKonferensi pers penolakan penetapan UMP DKI tahun 2018.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menganggap pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak memenuhi kontrak politik.

Pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik bersama buruh.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Pandapotan Hutagaol mengatakan, sebagian besar buruh memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena adanya kontrak politik tersebut.

"Saat ada kontrak politik tentang nasib kesejahteraan buruh, kami memerintahkan anggota kami untuk memilih mereka (Anies-Sandi pada Pilkada DKI). Tapi kenyataannya begini," kata Pandapotan saat menghadiri konferensi pers KSPI di Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Satu hal yang dianggap menyalahi kontrak politik adalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal itu menyebabkan besaran UMP menjadi Rp 3,648 juta.

Baca juga : Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP

Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.


"Kami kira, pemimpin yang kami pilih adalah pemimpin yang bijaksana.Tapi kenyataannya seperti ini, kami kecewa," kata Rusdi.

Baca juga : Buruh: Maju Kotanya, Bahagia Pengusahanya, Sengsara Buruhnya

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Orangtua Pusing Ajari Anak Selama Pandemi Corona, Kak Seto: Jangan Posisikan Diri Seperti Guru

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Selama Pandemi Corona, Kak Seto Sebut RT RW Harus Kreatif Cegah Anak-anak Beraktivitas di Luar Rumah

Megapolitan
Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Keluarganya Positif Covid-19, Dua Anak di Sawah Besar Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Ramayana Depok Buka Kemungkinan Rekrut Kembali Karyawan yang Kena PHK di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Cegah Penyebaran Virus Corona, Sudinhub Jakbar Kurangi Petugas di Lapangan

Megapolitan
Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Diprotes Warga, Lippo Pastikan RS Covid-19 Dekat Apartemen Tak Bahayakan Penghuni

Megapolitan
Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Banyak Orangtua Kerja di Rumah, Kak Seto Sebut Itu Kesempatan Mahal untuk Akrab dengan Anak

Megapolitan
Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Andalkan Kebijakan yang Telah Berjalan, Bekasi Belum Ajukan PSBB

Megapolitan
Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Pedagang Ayam Potong di Kramatjati Terima Banyak Pesanan Online Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Dituduh Curi Dompet dan HP, Seorang Transgender Tewas Dibakar di Cilincing

Megapolitan
Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Wali Kota: 38 Jenazah di Bekasi Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaraan Jasad Pasien Covid-19

Megapolitan
Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang 'Kurang Akur'

Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang "Kurang Akur"

Megapolitan
Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Tak Sampai 3 Tahun Jabat Wagub DKI, Riza Patria Diragukan Mampu Berbuat Banyak

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Dampak Covid-19, Sebanyak 120 Pegawai di Ramayana Depok Kena PHK

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

[UPDATE]: Depok Tambah 1 Pasien Positif Covid-19 dan 3 Suspect Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X