JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program penataan kampung di Jakarta harus memerhatikan infrastruktur lunak. Lalu, apa yang dimaksud Anies dengan infrastruktur lunak?
"Infrastruktur lunak itu yang menyangkut pada sosiologi warganya," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Anies, harus memperhatikan mayoritas pekerjaan dan kegiatan sehari-hari warga. Dengan demikian, penataan kampung itu sesuai dengan kondisi sosiologis penduduknya.
"Bangunan nanti yang muncul di situ, taman yang muncul di situ, fasilitas-fasilitas, sesuai profil sosiologis warga di kampungnya. Jadi kami tidak ingin memberikan solusi infrastruktur keras, tanpa memikirkan infrastruktur lunak," kata Anies.
Anies menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan berembuk terlebih dahulu dengan warga sebelum menata kampung. Harapannya, penataan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga.
Penataan kampung juga harus melibatkan empat pihak, yakni warga, pemerintah, fasilitator, dan pakar yang memberi contoh solusi penataan kampung.
Baca juga : Kampung Akuarium Jadi Percontohan Program Rumah Berlapis
Selain pendekatan sosiologis, lanjut dia, penataan kampung juga dilakukan menggunakan pendekatan ekonomis.
"Pendekatan ekonomis, sosiologis, harus kami lakukan sehingga warga di sana merasa nyaman, juga mereka sejahtera," ucap Anies.
Melalui pendekatan infrastruktur lunak, Anies menyebut penataan kampung di setiap wilayah akan berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik kampung serta warga yang tinggal di wilayah tersebut.
"Setiap tempat solusinya sesuai dengan tempatnya. Masyarakat punya keunikannya sendiri-sendiri," ujar Anies.