JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk pelaksanaan program DP 0 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan anggaran tersebut terlalu kecil.
"Kemarin sudah masuk DP Rp 0, cuma menurut saya (usulan anggarannya) masih kecil. Kalau Rp 800 miliar kan kecil, itu terlalu kecil, (anggaran) yang dulu saja Rp 2,5 triliun untuk rumah susun," ujar Taufik di Jalan Imam Bonjol, Senin (6/11/2017).
Taufik mengatakan anggaran tersebut untuk membangun dan pengadaan lahan.
Menurut Taufik, anggaran untuk program DP 0 seharusnya naik sampai Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun.
"Saya kira supaya 'ngegigit', minimal (anggaran DP 0) Rp 1 triliun-Rp 2 triliun lah," ujar Taufik.
Baca juga : Kata Sandi, Lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah Sudah Ada, tetapi...
Program DP 0 sudah dibawa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Berdasarkan laman resmi Anies-Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera keterangan jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Sedangkan 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri.
Baca juga : Sulit Cari Lahan, Sandi Prioritaskan Rumah DP 0 Persen Dibangun Vertikal