Rumah Berlapis, Rusun untuk Penataan Kampung ala Anies-Sandi

Kompas.com - 07/11/2017, 10:10 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mewacanakan program penataan kampung dengan membangun rumah berlapis.

Ide ini pertama kali dikemukakan Anies saat rapat pematangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Anies ingin konsep urban renewal atau pembaruan kota bisa digunakan untuk menata perkampungan. Menurut dia, hal ini sudah dilakukan di sejumlah negara.

Lalu, apa yang dimaksud dengan rumah berlapis?

Anies mengakui, program rumah berlapis sama seperti rumah susun. Dia menjelaskan, dalam setiap perizinan rumah yang dibangun vertikal, terminologi yang ditulis adalah "lapis".

"Bersusun. Iya (seperti rusun). Kalau Anda lihat izin-izin kalau keluar, tulisannya apa? Lapis, bukan rusun, lapis. Bahasa teknisnya lapis," ujar Anies, Senin (6/11/2017).

Baca juga: Wacana Rumah Berlapis Anies-Sandi, Terobosan Baru atau Ganti Nama?

Sandi menjelaskan bahwa rumah berlapis memiliki perbedaaan dengan rusun. Meski sama-sama dibangun secara vertikal, rumah berlapis tak terlalu tinggi.

"( Rumah berlapis) intensitasnya rendah. Kalau rusun, kan, bisa sampai 16 tingkat. Kalau yang untuk penataan banyaknya rumah yang intensitasnya rendah, di bawah 8 lantai," kata Sandi.

Sebelum itu, Anies mengatakan, konsep rumah berlapis kemungkinan seperti kampung deret. Warga menerima unit rumah berlapis dengan ukuran yang sama seperti rumah mereka sebelumnya.

Selain itu, rumah berlapis juga tidak boleh terlalu jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya. Prinsip itu disebut dengan land consolidation alias konsolidasi tanah.

Baca juga: Kampung Akuarium Jadi Percontohan Program Rumah Berlapis

Kondisi terkini Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Foto diambil Rabu (18/10/2017).Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Kondisi terkini Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Foto diambil Rabu (18/10/2017).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X