Soal Reklamasi, Polisi Akan Panggil Tiga Pegawai BPRD DKI Lagi

Kompas.com - 09/11/2017, 16:24 WIB
Sejumlah pekerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian LHK menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSejumlah pekerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memasang plang penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian LHK menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.comPolisi telah memeriksa tiga pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Rabu (8/11/2017).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiganya berlangsung 9 jam. Namun, pemeriksaan tersebut belum selesai.

"Jadi, kemarin tiga saksi yang sudah kami periksa sampai sekarang belum selesai, nanti akan kami jadwal ulang juga, jadi belum selesai pemeriksaannya. Jadi nanti akan kami panggil kembali," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Meski demikian, Argo belum dapat memastikan waktu ketiganya akan diperiksa kembali.


Baca juga: Polisi Temukan Kejanggalan dalam Proyek Reklamasi

Dalam pemeriksaan selanjutnya, ketiga pegawai BPRD itu diminta membawa sejumlah dokumen yang diperlukan penyidik.

"Nanti dokumen-dokumen akan kami mintakan juga biar disiapkan," kata Argo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo YuwonoKompas.com/Akhdi Martin Pratama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
Namun, Argo enggan menjelaskan secara spesifik mengenai dokumen yang diminta penyidik kepada tiga pegawai BPRD DKI itu.

Adapun tiga pegawai yang akan diperiksa kembali adalah Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta  Joko, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta Yuandi, dan Staf BPRD Penjaringan Andri.

Baca juga: Kepala BPRD dan KJPP Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Reklamasi

Penyidik menduga ada tindak korupsi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka.

Nilai jual obyek pajak (NJOP) Pulau C dan D ditetapkan Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan BPRD Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Baca juga: Polisi Bakal Periksa Tiga Pegawai BPRD DKI soal Reklamasi

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X