2018, PNS DKI Dapat Tunjangan Operasional jika...

Kompas.com - 09/11/2017, 17:00 WIB
Ilustrasi PNS DKI Jakarta Kompas.com/Kurnia Sari AzizaIlustrasi PNS DKI Jakarta
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan biaya penunjang operasional bagi lurah, camat, dan wali kota yang masih bertugas pada akhir pekan.

Biaya tersebut sudah disetujui Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, Kamis (9/11/2017).

"Mereka setiap Sabtu dan Minggu masih melayani warga, sedangkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) libur. Nah, merekalah yang selalu didatangi warga atau bahkan mendatangi warga pada hari libur (yang akan mendapat tunjangan operasional)," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (9/11/2017).

Baca juga: Jeratan Korupsi dan Konsekuensi Dicopotnya Jabatan bagi PNS DKI...

Biaya operasional tersebut bukan hanya untuk lurah, camat, dan wali kota secara pribadi, melainkan juga untuk PNS di kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota.

PNS yang masih bekerja saat akhir pekan akan mendapatkan biaya operasional itu.

M Syarif, Sekretaris tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA M Syarif, Sekretaris tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
Besarannya, tingkat kelurahan akan mendapat biaya operasional sebesar Rp 15 juta per bulan, tingkat kecamatan sebesar Rp 20 juta per bulan, tingkat pemerintah kota sebesar Rp 50 juta per bulan, dan tingkat pemerintah kabupaten sebesar Rp 30 juta per bulan.

"Sekarang enggak ada alasan lagi mereka Sabtu-Minggu lurah, camat, wali kota enggak bisa menemui warga atau ditemui warganya," kata Syarif.

Baca juga: Atasi Kekurangan PNS DKI, Struktur Tak Efektif Akan Dilebur

Syarif mencontohkan, pelayanan PTSP di kantor pemerintahan tidak buka pada akhir pekan.

Saat ada warga yang meninggal, mereka harus mengurus surat di PTSP untuk bisa mengurus pemakamannya. Terkadang lurah harus turun tangan untuk membantu warga mengurus dokumen yang dibutuhkan.

Baca juga: Kisah PNS DKI Menyamar Saat Masuk Kelab Malam demi Genjot Pajak

Biaya operasional diberikan untuk menghargai kerja mereka di kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota yang tidak mengenal hari libur.

"Dengan stimulus ini, kami harapkan aparatur pamong bisa lari kencang untuk melayani warga," kata Syarif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Megapolitan
Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Megapolitan
Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Megapolitan
Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Megapolitan
Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Megapolitan
Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Megapolitan
Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

Megapolitan
Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Megapolitan
Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Megapolitan
RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X