2018, PNS DKI Dapat Tunjangan Operasional jika...

Kompas.com - 09/11/2017, 17:00 WIB
Ilustrasi PNS DKI Jakarta Kompas.com/Kurnia Sari AzizaIlustrasi PNS DKI Jakarta
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan biaya penunjang operasional bagi lurah, camat, dan wali kota yang masih bertugas pada akhir pekan.

Biaya tersebut sudah disetujui Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, Kamis (9/11/2017).

"Mereka setiap Sabtu dan Minggu masih melayani warga, sedangkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) libur. Nah, merekalah yang selalu didatangi warga atau bahkan mendatangi warga pada hari libur (yang akan mendapat tunjangan operasional)," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (9/11/2017).

Baca juga: Jeratan Korupsi dan Konsekuensi Dicopotnya Jabatan bagi PNS DKI...

Biaya operasional tersebut bukan hanya untuk lurah, camat, dan wali kota secara pribadi, melainkan juga untuk PNS di kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota.

PNS yang masih bekerja saat akhir pekan akan mendapatkan biaya operasional itu.

M Syarif, Sekretaris tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA M Syarif, Sekretaris tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
Besarannya, tingkat kelurahan akan mendapat biaya operasional sebesar Rp 15 juta per bulan, tingkat kecamatan sebesar Rp 20 juta per bulan, tingkat pemerintah kota sebesar Rp 50 juta per bulan, dan tingkat pemerintah kabupaten sebesar Rp 30 juta per bulan.

"Sekarang enggak ada alasan lagi mereka Sabtu-Minggu lurah, camat, wali kota enggak bisa menemui warga atau ditemui warganya," kata Syarif.

Baca juga: Atasi Kekurangan PNS DKI, Struktur Tak Efektif Akan Dilebur

Syarif mencontohkan, pelayanan PTSP di kantor pemerintahan tidak buka pada akhir pekan.

Saat ada warga yang meninggal, mereka harus mengurus surat di PTSP untuk bisa mengurus pemakamannya. Terkadang lurah harus turun tangan untuk membantu warga mengurus dokumen yang dibutuhkan.

Baca juga: Kisah PNS DKI Menyamar Saat Masuk Kelab Malam demi Genjot Pajak

Biaya operasional diberikan untuk menghargai kerja mereka di kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota yang tidak mengenal hari libur.

"Dengan stimulus ini, kami harapkan aparatur pamong bisa lari kencang untuk melayani warga," kata Syarif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Video Bocah di Bekasi Meraung-raung karena Dipukuli gara-gara Tak Kerjakan PR Viral di Medsos

Megapolitan
Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Kemenhub Tetap Proses Usulan Trase LRT Velodrome-Klender dari Anies meski Tak Sesuai Perpres

Megapolitan
Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Nasib Korban Gusuran di Cilincing, Terpaksa Angkat Kaki Pindah ke Kampung Sebelah

Megapolitan
Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Anggaran Pembangunan Sekolah Baru Hanya Rp 3,8 M, sedangkan RKT DPRD DKI Rp 888 M

Megapolitan
Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Kasudin Pendidikan Wilayah I Jaktim Meninggal akibat Covid-19, Kantor Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Bocah 11 Tahun Dicabuli dan Dipaksa Nonton Video Porno di Rumah Ibadah

Megapolitan
Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Alasan Idris Tampil Virtual di Debat Terakhir Pilkada Depok meski Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Simulasi Penanganan Banjir di Cililitan, Posko Pengungsi Positif Covid-19 Dipisah

Megapolitan
Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Debat Terakhir Pilkada Depok, Idris Tampil Virtual walau Sudah Negatif Covid-19

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Sara Ingin Dirikan SLB di Tangsel

Megapolitan
Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan Ditangkap, Polisi: Motifnya untuk Menyebarkan Saja

Megapolitan
Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Pemkot Jaksel Dapat CSR 8.000 Liter Cat untuk Genteng Rumah di Sekitar Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Bentrok Pengemudi Ojol dan Dishub di Bulungan akibat Pentil Motor Dicabut Berakhir Damai

Megapolitan
Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Sara Bersedia Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Merasa Difitnah, Ali Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X