Ketika Keberpihakan Anies-Sandi terhadap Buruh Dipertanyakan...

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Keberpihakan kepada buruh

Benarkah ada kontrak politik itu?

Tadi malam Anies ditanya mengenai adanya kontrak politik antara dia dan para buruh. Jawaban Anies singkat, yaitu "tidak ada komentar dulu".

Namun, Sandiaga mengatakan keberpihakan mereka kepada buruh tidak perlu diragukan lagi. Sandi merasa mereka tetap berpihak kepada buruh meski penetapan UMP tidak sesuai keinginan mereka.

"Komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu all out, 100 persen non-negotiable," ujar Sandiaga, kemarin.

"Tidak ada yang bisa memecah hubungan baik ini antara kami dengan teman-teman serikat (buruh), karena kami mitra," tambah Sandi.

Baca juga : Buruh Ancam Gugat UMP DKI 2018 ke PTUN

Menurut Sandi, intinya adalah UMP mereka tetap naik. Menurut dia, kenaikan UMP juga telah signifikan. Selain itu pemerintah juga berupaya memberikan tambahan insentif dengan cara menurunkan biaya hidup para buruh.

Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018. Selain layanan gratis transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan.

Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.

Menurut Sandi, UMP yang telah ditetapkan juga mengacu kepada survei kebutuhan hidup layak (KHL) seperti yang diinginkan buruh. Namun, survei KHL yang didapat memang rendah.

"Karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kami naikan cukup signifikan dan kami beri kompensasi dengan turunnya biaya hidup mereka," kata Sandi.