Kompas.com - 10/11/2017, 08:10 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 menjadi titik awal kekecewaan para buruh terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Besar UMP yang ditetapkan dinilai tidak sesuai keinginan mereka.

Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Hal itu membuat para buruh kecewa karena awalnya mereka ingin UMP bisa ditetapkan pada angka Rp 3,9 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi ketimbang Anies-Sandi.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Baca juga : Protes UMP DKI, Buruh Gelar Aksi ke Balai Kota dan Istana Hari Ini

Berbagai kelompok buruh pun berencana akan demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini, Jumat (10/11/2017). Mereka akan memprotes keputusan Anies-Sandi terkait UMP 2018.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Tagih kontrak politik

Pada Sabtu (1/4/2017), kumpulan koalisi serikat buruh pernah mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Anies-Sandi yang ketika itu masih mengikuti kampanye.

Bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, tercatat ada 13 serikat buruh yang mendeklarasikan untuk Anies-Sandi, di antaranya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan serikat buruh maupun guru honorer, di antaranya Ketua KSPI Said Iqbal dan Ketua FSPMI Obon Tobroni.

Setelah penetapan UMP 2018 dilakukan dan tak sesuai harapan, kelompok buruh ini mengungkapkan adanya kontrak politik antara mereka dengan Anies-Sandi.

Baca juga : Sandi Akan Tetap Tampung Masukan Buruh soal UMP 2018

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Pandapotan Hutagaol mengatakan, sebagian besar buruh memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena adanya kontrak politik tersebut. 

"Saat ada kontrak politik tentang nasib kesejahteraan buruh, kami memerintahkan anggota kami untuk memilih mereka (Anies-Sandi pada Pilkada DKI). Tapi kenyataannya begini," kata Pandapotan.

Satu hal yang dianggap menyalahi kontrak politik adalah penetapan UMP DKI 2018 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal itu menyebabkan besaran UMP menjadi Rp 3,648 juta.

Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai bertemu tokoh masyarakat Tanah Abang di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai bertemu tokoh masyarakat Tanah Abang di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Keberpihakan kepada buruh

Benarkah ada kontrak politik itu?

Tadi malam Anies ditanya mengenai adanya kontrak politik antara dia dan para buruh. Jawaban Anies singkat, yaitu "tidak ada komentar dulu".

Namun, Sandiaga mengatakan keberpihakan mereka kepada buruh tidak perlu diragukan lagi. Sandi merasa mereka tetap berpihak kepada buruh meski penetapan UMP tidak sesuai keinginan mereka.

"Komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu all out, 100 persen non-negotiable," ujar Sandiaga, kemarin.

"Tidak ada yang bisa memecah hubungan baik ini antara kami dengan teman-teman serikat (buruh), karena kami mitra," tambah Sandi.

Baca juga : Buruh Ancam Gugat UMP DKI 2018 ke PTUN

Menurut Sandi, intinya adalah UMP mereka tetap naik. Menurut dia, kenaikan UMP juga telah signifikan. Selain itu pemerintah juga berupaya memberikan tambahan insentif dengan cara menurunkan biaya hidup para buruh.

Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018. Selain layanan gratis transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan.

Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.

Menurut Sandi, UMP yang telah ditetapkan juga mengacu kepada survei kebutuhan hidup layak (KHL) seperti yang diinginkan buruh. Namun, survei KHL yang didapat memang rendah.

"Karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kami naikan cukup signifikan dan kami beri kompensasi dengan turunnya biaya hidup mereka," kata Sandi.

Kompas TV Sejumlah rencana disiapkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyikapi penetapan upah minimum Provinsi Jakarta dan daerah lainnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Megapolitan
Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Megapolitan
Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Megapolitan
Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Megapolitan
Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Megapolitan
Tarif Integrasi Transportasi Rp 10.000 Baru Berlaku dengan Uang Elektronik Bank DKI dan Mandiri

Tarif Integrasi Transportasi Rp 10.000 Baru Berlaku dengan Uang Elektronik Bank DKI dan Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.