Kompas.com - 10/11/2017, 10:07 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh dari berbagai organisasi akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari ini, Jumat (10/11/2017). Mereka menolak upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 3.648.035 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelum unjuk rasa hari ini, massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta sudah berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). Demo itu disebut aksi pemanasan untuk hari ini.

Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto mengatakan, mereka merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Kami katakan hanya dijadikan alat komoditas karena dia (Anies-Sandi) gunakan suara kami hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI 2017," ujar Dwi.

Baca juga : Belasan Ribu Personel Polisi Diterjunkan Kawal Demo Buruh Hari Ini

Menurut Dwi, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kontrak itu disebut berisi janji Anies-Sandi yang akan menetapkan UMP di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tujuannya, agar buruh mendapatkan upah yang layak dan sejahtera.

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Namun, UMP yang ditetapkan Anies-Sandi kenyataannya sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015. Buruh merasa kecewa dan mengancam mencabut dukungan untuk Anies-Sandi.

"Elemen buruh yang mendukung Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan," ujar Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono, Kamis pekan lalu.

Baca juga : Ketika Keberpihakan Anies-Sandi terhadap Buruh Dipertanyakan...

Ancam gugat ke PTUN

Buruh meminta Anies-Sandi berani merevisi UMP DKI Jakarta 2018. Jika tidak, mereka mengancam akan menggugat UMP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Megapolitan
Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Megapolitan
Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Megapolitan
Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Megapolitan
Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Megapolitan
Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.