Saat Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh dari berbagai organisasi akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari ini, Jumat (10/11/2017). Mereka menolak upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 3.648.035 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelum unjuk rasa hari ini, massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta sudah berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). Demo itu disebut aksi pemanasan untuk hari ini.

Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto mengatakan, mereka merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Kami katakan hanya dijadikan alat komoditas karena dia (Anies-Sandi) gunakan suara kami hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI 2017," ujar Dwi.

Baca juga : Belasan Ribu Personel Polisi Diterjunkan Kawal Demo Buruh Hari Ini

Menurut Dwi, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kontrak itu disebut berisi janji Anies-Sandi yang akan menetapkan UMP di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tujuannya, agar buruh mendapatkan upah yang layak dan sejahtera.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Namun, UMP yang ditetapkan Anies-Sandi kenyataannya sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015. Buruh merasa kecewa dan mengancam mencabut dukungan untuk Anies-Sandi.

"Elemen buruh yang mendukung Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan," ujar Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono, Kamis pekan lalu.

Baca juga : Ketika Keberpihakan Anies-Sandi terhadap Buruh Dipertanyakan...

Ancam gugat ke PTUN

Buruh meminta Anies-Sandi berani merevisi UMP DKI Jakarta 2018. Jika tidak, mereka mengancam akan menggugat UMP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).