JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, kebijakan pencabutan larangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, akan dibarengi dengan disinsentif. Disinsentif itu yakni dengan memberlakukan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk sepeda motor.

"Salah satu disinsentif yang dibicarakan kemarin adalah ERP," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/11/2017).

Sandi menjelaskan, proses penerapan ERP masih berjalan. Saat diterapkan nanti, ERP juga harus diberlakukan untuk sepeda motor.

"Saya bilang harus adil juga, kalau mobil kena (ERP), ya motor juga harus kena (ERP). Nah besarannya itu tolong dipikirkan," kata dia.

Baca juga : Jika Ada ERP, Motor Harus Bayar untuk Lintasi Sudirman-Thamrin

KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Insentif itu yakni menghadirkan banyak alternatif transportasi massal seperti light rail transit (LRT) pada tahun 2018, mass rapid transit (MRT) pada tahun 2019, dan optimalisasi transjakarta.

Baca juga : Bagaimana Jika Motor Ikut Kena ERP?

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mengkaji rencana penggunaan karcis park and ride sebagai tiket OK Otrip (one karcis, one trip). Dengan program itu, warga cukup sekali bayar untuk satu kali perjalanan, meski beberapa kali berpindah moda transportasi.

Akhdi martin pratama Gerbang Electronic Road Pricing (ERP) yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Kamis (7/4/2016).

"Kami lihat kajiannya. Jadi, jangan terlalu berspekulasi. Kami lihat kalau memang memungkinkan (pencabutan larangan motor), kami enggak mau langsung mengambil keputusan, tapi lihat datanya, kami lihat hasil dari re-design-nya," ucap Sandi.

Rencana pencabutan pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dianggap kontra-produktif oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Baca juga : Seharusnya Gubernur Anies Justru Memperluas Pembatasan Kendaraan Pribadi

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, sebagai instrumen pengendalian lalu-lintas, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, adalah mutlak.

"Seharusnya justru Gubernur Anies memperkuat dan memperluas pembatasan kendaraan pribadi, baik roda empat dan atau roda dua," ucap Tulus.