Saat Buruh Merasa Telah Diberi Janji Palsu oleh Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS. com - Sebuah spanduk besar berisi kontrak politik antara buruh dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpampang di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017) kemarin. Kaum buruh dari  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memasang spanduk besar itu dengan watermark kata "PALSU" di tengahnya. 

Kemarin merupakan hari kedua KSPI menggelar unjuk rasa setelah pada Rabu lalu melakukan aksi serupa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka datang beramai-ramai untuk meluapkan kekecewaan terhadap Anies dan Sandi terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2018.

Anies telah menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, atau naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Baca juga : Spanduk Kontrak Politik Bertanda Tangan Anies-Sandi Dipajang Buruh, Isinya...

Para buruh kecewa. Mereka inginkan UMP bisa mencapai Rp 3,9 juta. Mereka telah menaruh harapan besar pada Anies-Sandi. Pada masa kampanye Pilkada DKI 2017 mereka telah mendapat "jaminan" dari Anis-Sandi, dalam bentuk kontrak politik, bahwa jika terpilih pasangan itu akan memperhatikan nasib kaum buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal bahkan mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani ketimbang Anies dalam memutuskan upah minimum provinsi.

Baca juga : Said Iqbal: Ternyata Ahok Jauh Lebih Ksatria Ketimbang Anies-Sandi

Berbagai sindiran pun dilontarkan para buruh terhadap Anies-Sandi. Mereka nilai Anies-Sandi telah ingkar janji dan mengkhianati mereka.

"Kenapa kita berdiri di sini? Karena kita tidak menyangka. Masih ingat kawan-kawan kenapa kita kemarin dukung Anies dan Sandi?" kata perwakilan buruh bernama Toha.

"Kita enggak pernah pilih (Anies-Sandi), kalau yang kita calonkan orang sakit ingatan," lanjut Toha.

"Kalau mau pilkada blusukan, datang ke kampung-kampung, datang ke kampung saya tuh. Datang ke got-got nyemplung, datangi buruh cuma diskusi," kata seorang buruh lainnya lewat pengeras suara.

Para buruh kemudian menggelar aksi teatrikal dan merobek kontrak politik dengan  Anies-Sandi.

Respon Anies-Sandi

Anies mengaku pernah menandatangani kontrak politik dengan kelompok buruh. Ia mengatakan, dirinya akan melaksanakan semua yang ada di kontrak itu. Namun ia minta waktu.

Menurut Anies, penetapan UMP 2018 berlangsung ketika dia baru dua minggu menjabat sebagai gubernur. Menurut dia, tidak semua janji bisa dilunasi dalam waktu secepat itu.

Baca juga : Anies: Saya Hormat Sepenuhnya pada Buruh, Terutama Pak Said Iqbal

Lain Anies, lain Sandi. Sandi tak menjawab secara spesifik saat ditanya soal kontrak politik dengan buruh. Sandi justru menjelaskan soal acuan penetapan UMP DKI Jakarta 2018.

Menurut Sandi, rumus penetapan UMP sudah dikaji jauh-jauh hari sebelum mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur, atau tepatnya setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sandi mengatakan akan tetap berkomitmen untuk menyejahterakan kaum buruh.

Meski telah berjanji akan menemui para buruh, hingga demo usai Sandi tidak menemui para buruh.
Baca juga : Janji Temui Buruh, Sandi Tak Temui Mereka hingga Bubar