Kompas.com - 13/11/2017, 07:39 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Baru satu bulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno disebut mengingkari janji kampanye mereka. Itu berawal dari penetapan upah minimum provinsi 2018 yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Pada saat Pilkada DKI 2017, Anies dan Sandiaga didukung kelompok-kelompok buruh setelah menandatangani kontrak politik dengan mereka. Kontrak tersebut menjadi janji atau utang yang harus dibayar saat Anies-Sandi menjabat.

Ada 10 poin dalam kontrak politik itu. Poin kesatu menjadi poin pertama yang menurut para buruh diingkari Anies-Sandi.

"Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam PP 78 melalui mekanisme Dewan Pengupahan serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003," isi poin pertama kontrak politik itu.

Baca juga: Anies: Saya Hormat Sepenuhnya pada Buruh, Terutama Pak Said Iqbal

Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035 atau naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada PP 78 tentang Pengupahan dan undang-undang lain. Dengan menggunakan PP itu, Anies disebut mengingkari janjinya.

"Pertama adalah kontrak politik dengan Gubernur DKI adalah UMP. Kami sudah bahas dan dikaji dalam tiga bulan dengan beberapa pertemuan dan disepakati. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk ingkar dari kontrak politik," kata Ketua Koalisi Buruh Jakarta Winarto ketika berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Poin pertama kontrak politik itu bagai buah simalakama untuk Anies dan Sandi. Sebab, menetapkan UMP dengan PP 78 merupakan ketentuan yang dibuat pemerintah pusat kepada semua daerah. Jika mengikuti PP 78, Anies-Sandi mengingkari janji dengan buruh. Namun, jika tidak mengikuti PP 78, Anies-Sandi tidak taat pada ketentuan pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (9/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (9/11/2017).
Minta waktu

Beberapa saat Anies tidak mau berkomentar jika ditanya mengenai kontrak politik. Pada malam hari, setelah para buruh yang berdemo di Balai Kota pulang, barulah Anies buka suara.

Dia membenarkan ada kontrak politik antara dirinya dan para buruh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

[POPULER JABODETABEK] Kasus KDRT Serpong, Istri Dipaksa Pompa ASI oleh Suami hingga Dianiaya

Megapolitan
Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Rantai Sepeda Motor Terkunci, Pemotor Tabrak Tiang Listrik di Cipete

Megapolitan
Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Sidang Kasus Rizieq Dilanjutkan Hari Ini, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Megapolitan
Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Masih Ada 594 Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Trotoar Margonda Depok Akan Diperlebar, di Atasnya Ada Jalur Sepeda

Megapolitan
[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

[Update 21 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 21 Pasien

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Mudik Dilarang, Pemkot Bekasi Godok Ketentuan SIKM

Megapolitan
Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Relief dari Sultan Ageng Tirtayasa hingga Makam Sepupu Imam Masjidil Haram di Masjid Jami Kalipasir

Megapolitan
Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Artis Rio Reifan 4 Kali Ditangkap karena Narkoba dan Belum Pernah Direhabilitasi

Megapolitan
Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Depok Catat 155 Kasus Baru Covid-19, 2 Pasien Meninggal Dunia

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Masjid Kalipasir Tangerang dan Cerita soal Pilar Pemberian Sunan Kalijaga

Megapolitan
Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Pengusaha di Jakarta yang Terdampak Covid-19 Boleh Bayar THR Sehari Sebelum Lebaran, Ini Syaratnya

Megapolitan
Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Sosok Sylviana Murni, Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta hingga Lolos Jadi Anggota DPD RI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X