Kompas.com - 14/11/2017, 14:35 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan alasan Pemprov DKI ingin menghapus penyertaan modal daerah (PMD) sejumlah BUMD DKI. Alasan utamanya adalah menginginkan BUMD lebih profesional dan mandiri.

"BUMD kita didorong profesional dan mandiri supaya bisa bekerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk seluasnya," ujar Saefullah dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017).

Adapun, BUMD yang rencananya akan dihapus PMD-nya adalah PD Dharma Jaya, Food Station, PT Jakarta Tourisindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida. Kata Saefullah, ada alasan sendiri kenapa BUMD tersebut akan dihapus PMD-nya.

Baca juga : PKS Kritik Rencana Anies-Sandi Tak Beri Penyertaan Modal BUMD Pangan

"Saya rasa Anda tahu kondisi BUMD kita dalam rapat kerja. Misal Jakarta Tourisindo itu kan merugi, maka seluruh jajaran manajemen sudah dipanggil, diminta untuk kerja keras agar profesional kerjasama dengan pihak swasta," kata Saefullah.

Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Untuk BUMD seperti PD Dharmajaya dan Food Station, Saefullah mengatakan, kiprah dua BUMD itu terhadap ketersediaan pangan di Jakarta masih kecil. Namun, berhasil menjaga kestabilan harga pangan.

Saefullah mengatakan, PT Food Station mampu menjaga stabilitas harga dengan bekerja sama dengan Bulog. Padahal, PMD untuk mereka tidak besar.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

"Bagaimana Food Stasion? Biar saja dia berkiprah dengan swasta, dengan presentasi kecil saja kita bisa jaga stabilitas harga," ujar Saefullah.

Saat ini, rapat Banggar kembali di-skors untuk menentukan penghapusan PMD ini. Penghapusan PMD ini untuk mengatasi kekurangan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Serius Terapkan Jam Malam di RT Zona Merah Covid-19

Pemprov DKI Diminta Serius Terapkan Jam Malam di RT Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Ketika Rizieq Shihab Marah dan Menunjuk-nunjuk Jaksa di Sidang Kasus Petamburan

Ketika Rizieq Shihab Marah dan Menunjuk-nunjuk Jaksa di Sidang Kasus Petamburan

Megapolitan
Kesabaran Siti Hajar di Balik Ratusan Ribu Angka Kasus Covid-19 Jakarta

Kesabaran Siti Hajar di Balik Ratusan Ribu Angka Kasus Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Syarat Naik Kereta Belum Diperketat Sesuai Aturan Addendum Satgas Covid-19

Syarat Naik Kereta Belum Diperketat Sesuai Aturan Addendum Satgas Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 April: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 1.579 Orang

UPDATE 23 April: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 1.579 Orang

Megapolitan
Rika Andiarti, Penerus Semangat Kartini yang Bergelut di Dunia Penerbangan dan Antariksa

Rika Andiarti, Penerus Semangat Kartini yang Bergelut di Dunia Penerbangan dan Antariksa

Megapolitan
Kasus Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat: Mulanya Pelaku Tak Mampu Bayar Jasa Kencan

Kasus Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat: Mulanya Pelaku Tak Mampu Bayar Jasa Kencan

Megapolitan
Pembacokan Pria di Kalideres Bermula dari Pertandingan Futsal

Pembacokan Pria di Kalideres Bermula dari Pertandingan Futsal

Megapolitan
Gelapkan Dana BOS Rp 7,8 Miliar, Mantan Kepsek SMKN 53 Jakarta Jadi Tersangka

Gelapkan Dana BOS Rp 7,8 Miliar, Mantan Kepsek SMKN 53 Jakarta Jadi Tersangka

Megapolitan
Beragam Cerita Pengendara Motor Masuk Tol, dari Ikut Penunjuk Arah hingga Mabuk

Beragam Cerita Pengendara Motor Masuk Tol, dari Ikut Penunjuk Arah hingga Mabuk

Megapolitan
Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Megapolitan
Beragam Pengetatan Aturan Keluar Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Beragam Pengetatan Aturan Keluar Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Megapolitan
Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi dan Biaya Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan Selama Larangan Mudik

Lokasi dan Biaya Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan Selama Larangan Mudik

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X