Kenapa Pemprov DKI Hapus Penyertaan Modal 5 BUMD DKI?

Kompas.com - 14/11/2017, 14:35 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan alasan Pemprov DKI ingin menghapus penyertaan modal daerah (PMD) sejumlah BUMD DKI. Alasan utamanya adalah menginginkan BUMD lebih profesional dan mandiri.

"BUMD kita didorong profesional dan mandiri supaya bisa bekerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk seluasnya," ujar Saefullah dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017).

Adapun, BUMD yang rencananya akan dihapus PMD-nya adalah PD Dharma Jaya, Food Station, PT Jakarta Tourisindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida. Kata Saefullah, ada alasan sendiri kenapa BUMD tersebut akan dihapus PMD-nya.

Baca juga : PKS Kritik Rencana Anies-Sandi Tak Beri Penyertaan Modal BUMD Pangan


"Saya rasa Anda tahu kondisi BUMD kita dalam rapat kerja. Misal Jakarta Tourisindo itu kan merugi, maka seluruh jajaran manajemen sudah dipanggil, diminta untuk kerja keras agar profesional kerjasama dengan pihak swasta," kata Saefullah.

Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Untuk BUMD seperti PD Dharmajaya dan Food Station, Saefullah mengatakan, kiprah dua BUMD itu terhadap ketersediaan pangan di Jakarta masih kecil. Namun, berhasil menjaga kestabilan harga pangan.

Saefullah mengatakan, PT Food Station mampu menjaga stabilitas harga dengan bekerja sama dengan Bulog. Padahal, PMD untuk mereka tidak besar.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

"Bagaimana Food Stasion? Biar saja dia berkiprah dengan swasta, dengan presentasi kecil saja kita bisa jaga stabilitas harga," ujar Saefullah.

Saat ini, rapat Banggar kembali di-skors untuk menentukan penghapusan PMD ini. Penghapusan PMD ini untuk mengatasi kekurangan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Mobil Satpol PP Jakbar Lawan Arus dan Bikin Macet, Kasatpol Sebut Sedang Bawa Copet

Megapolitan
Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Gara-gara Mobil Satpol PP Lawan Arus, Jalan Puri Kembangan Macet Panjang Sore Tadi

Megapolitan
Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Lutfi Alfian, Pemuda yang Sempat Viral Fotonya Saat Demo DPR Didakwa 3 Pasal Alternatif

Megapolitan
Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Masih Direvitalisasi, Tak Ada Pagar Pembatas Antara Kali dan Trotoar di Dekat Kantor Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Kasus Persekusi Anggota Banser Bermula dari Senggolan Sepeda Motor

Megapolitan
Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Anggaran Belum Cair, Portal Pembatas di Dekat Halte Transjakarta Grogol Masih Rusak

Megapolitan
Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Jaksa Sebut Lutfi Alfian Bukan Pelajar, Kenakan Seragam Hanya untuk Buat Onar

Megapolitan
Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Mobil Lexus hingga Fortuner Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Parkiran Mal

Megapolitan
Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Buat Onar Saat Demo di DPR, Lutfi Alfian Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Ikut Pemilihan RW di Jatiasih Harus Bayar Rp 15 Juta, DPRD: Tak Melanggar tapi Tidak Masuk Akal

Megapolitan
Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Tanggapi Janji Ari Askhara Beri Koper Tumi ke Awak Kabin, Karyawan Garuda: Itu Perlengkapan Kerja

Megapolitan
Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Warga Jakarta Utara, Kini Bikin SKCK, Tes Urin, hingga Bayar Pajak Bisa di Mall

Megapolitan
Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Petugas Damkar Kesulitan Cari Sarang Kobra di Jakasampurna, Bekasi

Megapolitan
Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Alasan Masih Muda, Lutfi Alfian Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X