Kompas.com - 16/11/2017, 16:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (16/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (16/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masyarakat kecil biasanya menggunakan sepeda motor untuk bekerja dan menjalankan aktivitas lainnya.

Oleh karena itu, Anies berharap PDI-P sebagai partai dengan julukan wong cilik memahami dan mendukung wacana pencabutan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Yang wong gede naiknya mobil, yang wong cilik naiknya motor. Kami berharap partai yang membela wong cilik juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa punya alat transportasi yang menopang perekonomiannya," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (16/11/2017).

Meski begitu, Anies tidak mempersoalkan sikap Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta yang menolak wacananya untuk mencabut larangan sepeda motor. Dia menyebut akan menjelaskan alasan sepeda motor kembali diizinkan melintas di Jalan MH Thamrin.

Baca juga : Lulung Tak Setuju Rencana Anies Hapus Larangan Motor di MH Thamrin

"Tidak apa-apa (Fraksi PDI-P menolak). Nanti kita akan jelaskan mengapa ini penting bagi wong cilik," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, sepeda motor tidak bisa dilarang melintas di jalan protokol hanya karena alasan estetika. Pengendara sepeda motor, kata Anies, harus diberi perlakuan yang sama dengan pengendara mobil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mengemudi kendaraan roda dua itu tidak menurunkan estetika. Mengemudi roda dua sama terhormatnya dengan mengemudikan roda empat," ucap Anies.

Baca juga : Mau Cabut Larangan Motor, Sandiaga Yakin Warga Beralih ke Angkutan Umum

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta sebelumnya menolak wacana Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin.

Sikap Fraksi PDI-P itu disampaikan anggota Fraksi PDI-P, William Yani, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta tentang rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.

Baca juga : Kadishub DKI Nilai Salah Jika Lahan Parkir Disediakan di Area Larangan Motor

"Kami sependapat dengan Ketua Dewan bahwa di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, sepeda motor tetap dilarang," ujar anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, William Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga tidak setuju jika Pemprov DKI Jakarta menghapus kebijakan larangan sepeda motor. Menurut dia, area larangan sepeda motor saat ini seharusnya jadi area VVIP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Megapolitan
Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Megapolitan
Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Megapolitan
Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Megapolitan
Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Megapolitan
Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Megapolitan
Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Megapolitan
Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Megapolitan
Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Megapolitan
Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X