Kompas.com - 17/11/2017, 11:21 WIB
Ilustrasi. THINKSTOCK/ESKEMARIlustrasi.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS. com - Setara Institute baru saja merilis hasil kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi.

Dari serangkaian kajian tersebut ditemukan fakta bahwa DKI Jakarta memiliki peringkat indeks toleransi dengan paling rendah.

"Terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram. Yang terendah adalah DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos melalui keterangan tertulis, Jumat (17/11/2017).

Bonar mengatakan, jika disandingkan dengan data IKT (indeks kota toleran) tahun 2015, terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017.

"Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah)," ujarnya.

Baca juga : Pendukung Anies Baswedan Minta UU Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras Dihapus

Bonar mengatakan, penyebab turunnya peringkat toleransi Jakarta ini salah satunya adalah Pilkada DKI 2017 yang baru saja usai.

"Iya (Pilkada jadi salah satu penyebab). Memang karena ada sejumlah peristiwa yang terjadi pada periode itu menyebabkan indeks kota Jakarta menurun," katanya.

Menurut Bonar, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

"Data itu berupa RPJMD kota, peraturan daerah/kebijakan kota lainnya, tindakan nyata pemerintah kota dan pernyataan pemerintah yang didapat dari akun resmi pemerintah yang dapat diakses siapa saja," sebutnya.

Baca juga : Sandi Minta Relawannya Rangkul Warga di Basis Pendukung Ahok-Djarot

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Setara Institute merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menjadi “pilot project” dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi.

"Selain itu, kami juga berharap pemerintah kota, hendaknya membina toleransi di wilayahnya dengan memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence serta mengambil kebijakan-kebijakan berbasis equal treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya," paparnya.

Baca juga : Komnas HAM dan Polri Akan Antisipasi Praktik Diskriminasi pada Pilkada 2017



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Megapolitan
1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

Megapolitan
Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Megapolitan
Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Megapolitan
John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Megapolitan
Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Megapolitan
Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Megapolitan
Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X