Imbas Pilkada DKI 2017, Jakarta Raih Skor Toleransi Terendah

Kompas.com - 17/11/2017, 11:21 WIB
Ilustrasi. THINKSTOCK/ESKEMARIlustrasi.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS. com - Setara Institute baru saja merilis hasil kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi.

Dari serangkaian kajian tersebut ditemukan fakta bahwa DKI Jakarta memiliki peringkat indeks toleransi dengan paling rendah.

"Terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram. Yang terendah adalah DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos melalui keterangan tertulis, Jumat (17/11/2017).

Bonar mengatakan, jika disandingkan dengan data IKT (indeks kota toleran) tahun 2015, terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017.

"Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah)," ujarnya.

Baca juga : Pendukung Anies Baswedan Minta UU Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras Dihapus

Bonar mengatakan, penyebab turunnya peringkat toleransi Jakarta ini salah satunya adalah Pilkada DKI 2017 yang baru saja usai.

"Iya (Pilkada jadi salah satu penyebab). Memang karena ada sejumlah peristiwa yang terjadi pada periode itu menyebabkan indeks kota Jakarta menurun," katanya.

Menurut Bonar, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

"Data itu berupa RPJMD kota, peraturan daerah/kebijakan kota lainnya, tindakan nyata pemerintah kota dan pernyataan pemerintah yang didapat dari akun resmi pemerintah yang dapat diakses siapa saja," sebutnya.

Baca juga : Sandi Minta Relawannya Rangkul Warga di Basis Pendukung Ahok-Djarot

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Setara Institute merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menjadi “pilot project” dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi.

"Selain itu, kami juga berharap pemerintah kota, hendaknya membina toleransi di wilayahnya dengan memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence serta mengambil kebijakan-kebijakan berbasis equal treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya," paparnya.

Baca juga : Komnas HAM dan Polri Akan Antisipasi Praktik Diskriminasi pada Pilkada 2017



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Megapolitan
Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Megapolitan
Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Megapolitan
UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

Megapolitan
Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Megapolitan
Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Megapolitan
Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Megapolitan
Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Megapolitan
Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Megapolitan
Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X