Imbas Pilkada DKI 2017, Jakarta Raih Skor Toleransi Terendah

Kompas.com - 17/11/2017, 11:21 WIB
Ilustrasi. THINKSTOCK/ESKEMARIlustrasi.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS. com - Setara Institute baru saja merilis hasil kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi.

Dari serangkaian kajian tersebut ditemukan fakta bahwa DKI Jakarta memiliki peringkat indeks toleransi dengan paling rendah.

"Terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram. Yang terendah adalah DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos melalui keterangan tertulis, Jumat (17/11/2017).

Bonar mengatakan, jika disandingkan dengan data IKT (indeks kota toleran) tahun 2015, terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017.

"Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah)," ujarnya.

Baca juga : Pendukung Anies Baswedan Minta UU Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras Dihapus

Bonar mengatakan, penyebab turunnya peringkat toleransi Jakarta ini salah satunya adalah Pilkada DKI 2017 yang baru saja usai.

"Iya (Pilkada jadi salah satu penyebab). Memang karena ada sejumlah peristiwa yang terjadi pada periode itu menyebabkan indeks kota Jakarta menurun," katanya.

Menurut Bonar, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

"Data itu berupa RPJMD kota, peraturan daerah/kebijakan kota lainnya, tindakan nyata pemerintah kota dan pernyataan pemerintah yang didapat dari akun resmi pemerintah yang dapat diakses siapa saja," sebutnya.

Baca juga : Sandi Minta Relawannya Rangkul Warga di Basis Pendukung Ahok-Djarot

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Setara Institute merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menjadi “pilot project” dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi.

"Selain itu, kami juga berharap pemerintah kota, hendaknya membina toleransi di wilayahnya dengan memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence serta mengambil kebijakan-kebijakan berbasis equal treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya," paparnya.

Baca juga : Komnas HAM dan Polri Akan Antisipasi Praktik Diskriminasi pada Pilkada 2017



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TPU Bambu Apus Bisa Tampung 700 Jenazah Pasien Covid-19

TPU Bambu Apus Bisa Tampung 700 Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Modus Tawarkan Pekerjaan, TNI Gadungan Curi Motor Korban

Modus Tawarkan Pekerjaan, TNI Gadungan Curi Motor Korban

Megapolitan
4 Fakta Risma Bantu 15 PPKS Kerja di BUMN, dari Pemulung Kini Pekerja di Proyek Tol

4 Fakta Risma Bantu 15 PPKS Kerja di BUMN, dari Pemulung Kini Pekerja di Proyek Tol

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lahan Baru Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Bambu Apus

Pemprov DKI Buka Lahan Baru Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Bambu Apus

Megapolitan
Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Depok Catat 410 Kasus Baru, 4.569 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Rangkap Jabatan Marullah Matali, Dilantik Jadi Sekda DKI Jakarta Lalu Ditunjuk Plt Wali Kota Jaksel

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Kota Tangerang, 3 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Sejarah Hari Ini: Kecelakaan Maut Tugu Tani yang Renggut 9 Nyawa Pejalan Kaki

Megapolitan
Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Pedagang Emas di Depok Tertipu, Emas 300 Gram Dibawa Kabur Pelaku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Jumat: Bogor, Tangerang, dan Sebagian Jakarta Berpeluang Hujan

Megapolitan
5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

5 Fakta Terkini Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182: Dihentikan hingga Proses Identifikasi

Megapolitan
Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Cerita Dokter soal Penuhnya RS Covid-19 di Jakarta, Mencari ICU ke Karawang hingga Pasien Dirawat di Kursi

Megapolitan
Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X