Pengadaan Tanah Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018 Tanpa Rincian Rawan Dikorupsi

Kompas.com - 20/11/2017, 17:58 WIB
Warga berkumpul di sisi Waduk Pluit, Jakarta, Senin (13/5/2013). Warga mengadukan adanya praktek pungli dan tawar menawar dalam pembongkaran pemukiman liar oleh oknum Satpol PP. Pemda DKI Jakarta tetap akan meneruskan pembongkaran pemukiman liar di pinggir-pinggir waduk karena tanah tersebut adalah tanah negara.

KOMPAS/LASTI KURNIAWarga berkumpul di sisi Waduk Pluit, Jakarta, Senin (13/5/2013). Warga mengadukan adanya praktek pungli dan tawar menawar dalam pembongkaran pemukiman liar oleh oknum Satpol PP. Pemda DKI Jakarta tetap akan meneruskan pembongkaran pemukiman liar di pinggir-pinggir waduk karena tanah tersebut adalah tanah negara.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota menganggarkan biaya pengadaan tanah sebesar Rp 798,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018.

Informasi tersebut Kompas.com akses di situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Namun, dalam situs tersebut tidak dijelaskan rincian soal lokasi lahan mana yang akan dibeli Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran tersebut alias masih gelondongan.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, anggaran sebesar itu tanpa detil yang jelas sangat rawan untuk dikorupsi.

Baca juga : Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018

"Tanpa rincian, yang ada kemungkinan itu (dikorupsi) ada karena di mata anggaran disebut pembebasan tanah, enggak bisa disebut misalnya memperoleh informasi data tanah, artinya hanya boleh dipakai membeli tanah," kata Jehansyah kepada Kompas.com.

Jehansyah mengatakan, anggaran pengadaan tanah menjadi modus paling biasa dipakai untuk korupsi. Sebab, dalam praktiknya ada pelepasan anggaran milik pemerintah, kemudian ada harga tanah yang bisa dimainkan juga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : Naik 100 Persen, Anggaran Sekretariat DPRD DKI Jadi Rp 346 Miliar

"Misalnya harga tanah Rp 10 juta, tapi dibilang Rp 50 juta, nah di sanalah kesempatan-kesempatan untuk korupsi itu muncul dan seharusnya dihindari," kata Jehansyah, yang juga merupakan mantan Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang Perumahan dan Permukiman.

Baca juga : Anggaran Tim Gubernur Anies Naik dari Rp 2 Miliar Jadi Rp 28 Miliar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/11/2017).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerangkan bahwa anggaran Rp 798,1 miliar tersebut digunakan untuk pengadaan lahan beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya untuk program pengendalian banjir.

"Untuk pembebasan lahan itu berkaitan dengan program-program pengendalian banjir, program-program pengadaan ruang terbuka, dan ini yang kami dorong," ujar Sandiaga, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11/2017).

Hal ini kemudian menimbulkan tanya lantaran anggaran pengadaan tanah tersebut jelas-jelas ada di dalam rencana anggaran milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota yang tidak ada hubungannya dengan pengendalian banjir dan pengadaan ruang terbuka.

Kemudian, saat ditanya apakah anggaran tersebut juga untuk pengadaan lahan rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah, Sandi belum bisa memastikannya.

Baca juga : Kata Sandiaga soal Anggaran Gelondongan Pembebasan Lahan Rp 798 Miliar

Dia menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran khusus untuk rumah dengan DP 0 rupiah.

"Nanti kami cek ada atau tidak. Tapi yang (anggaran) sebelumnya diajukan sebelum kami itu belum ada (anggaran) yang untuk rumah DP 0 rupiah, kami ajukan terpisah. Di Dinas Perumahan yang untuk rumah DP nol rupiah," kata Sandi.

Kompas TV Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, akhirnya menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.