Dharma Jaya Tak Dapat PMD, Pemegang KJP Tak Lagi Dapat Daging Murah?

Kompas.com - 21/11/2017, 06:48 WIB
Warga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWarga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana public service obligation (PSO) atau subsidi untuk daging bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar ( KJP).

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya pada tahun 2018 yang biasa digunakan untuk membeli stok daging terlebih dahulu.

"Kalau memang (PMD) tidak bisa, maka untuk pengadaannya kami akan minta uang dari yang PSO," ujar Marina saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/11/2017).

Marina menjelaskan, setiap tahunnya, dana yang dialokasikan untuk daging bagi pemegang KJP berasal dari PSO. Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimburse setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.

Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.

Baca juga : Sandi: 5 BUMD DKI Tak Keberatan Tak Diberi Penyertaan Modal

"Uangnya itu sebetulnya bukan dari PMD, tetapi untuk jaga stoknya itu kan harus punya modal dulu, itu yang jadi masalah, Ibu enggak punya modal untuk belinya. Maka dari itu, PSO-nya harus Ibu terima dulu," kata Marina.

Marina mengaku sudah meminta bantuan Biro Perekonomian DKI Jakarta untuk pencairan dana PSO. Dia yakin, PSO itu bisa dicairkan karena dananya sudah dipegang Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Pemprov DKI Tak Akan Larang GrabWheels Beroperasi

Megapolitan
YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

YLKI Minta Pemprov DKI Buat Regulasi soal Skuter Listrik, dari Perizinan hingga Asuransi

Megapolitan
Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X