Gubernur Anies: Bandingkan Saja, Dulu Tim Gubernur Dibiayai Siapa...

Kompas.com - 21/11/2017, 10:01 WIB
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan wartawan setelah memberikan tanggapan dalam rapat paripurna APBD 2018, Senin (20/11/2017) Kompas.com/Setyo AdiAnies Baswedan dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan wartawan setelah memberikan tanggapan dalam rapat paripurna APBD 2018, Senin (20/11/2017)
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana perusahaan swasta. Dia meminta wartawan untuk membandingkan pembiayaan tim gubernur yang dulu dengan sekarang.

"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Rencana Anggaran Tim Gubernur Anies Naik dari Rp 2 Miliar Jadi Rp 28 Miliar

"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur," ujar Anies.

Beda staf Gubernur dengan TGUPP era Ahok

Rian Ernest, staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Balai Kota, Kamis (1/9/2016).Kompas.com/Alsadad Rudi Rian Ernest, staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Balai Kota, Kamis (1/9/2016).
Sebenarnya, staf pribadi gubernur dengan TGUPP merupakan hal berbeda. Staf biasanya diisi oleh orang-orang yang bekerja membantu gubernur, di luar dari instansi pemerintahan.

Biasanya, keberadaan mereka melekat dengan gubernur. Pada era Ahok, staf-staf juga diisi oleh anak magang yang berkinerja baik.

Baca juga: Beda Cara Ahok dan Anies Perlakukan Tim Gubernur Bentukan Jokowi...

Sementara TGUPP merupakan penasihat gubernur yang berada di instansi pemerintahan. Biasanya diisi oleh PNS senior non-eselon. Anggota TGUPP diisi oleh mantan kepala dinas yang dicopot jabatannya oleh Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Prastono.

Sunny staf Ahok, bukan anggota TGUPP

Terkait pernyataan Anies yang meminta membaca berita terdahulu, salah satu staf Ahok yang sempat menjadi pembicaraan adalah Sunny Tanuwidjaja. Sunny bukan anggota TGUPP.

Sunny mengaku tidak menerima gaji dari Ahok selama menjadi staf pribadinya.

Sunny menyampaikan itu saat menjadi saksi dalam persidangan mantan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan asistennya, Trinanda Prihantoro.

Baca juga: Jadi Staf Ahok, Sunny Mengaku Tidak Digaji

Sunny mengaku menjadi staf dalam bidang politik

"Saya tidak digaji dengan dana operasional gubernur seperti staf yang lain. Saya hanya dapat gaji dari tempat kerja saya yang satu lagi, di Rajawali Corporate," ujar Sunny, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin.

KOMPAS Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Menurut Sunny, gaji staf gubernur tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 10 juta-Rp 12 juta. Jumlah tersebut dinilai jauh lebih kecil dibanding gajinya sebagai General Manajer di Rajawali Coorporate. Sunny mengaku hanya diminta oleh Ahok sejak Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada 2012.

Baca juga: Staf Ahok Digaji hingga Rp 20 Juta Per Bulan, Sunny Mengaku Gratis

Sesuai bidangnya, Sunny yang merupakan lulusan S-2 Ilmu Politik di Northern Ilinois, AS, dipercaya oleh Ahok menjadi staf di bidang politik.

"Tugas saya memberikan update perkembangn politik, diskusi soal kebijakan politik, dan bertemu dengan teman-teman politisi," kata Sunny.

Update: Mantan staf Ahok, Rian Ernest, mengatakan, para staf Ahok digaji melalui uang operasional gubernur. Saat itu, Rian digaji Rp 20 juta per bulan.

Baca juga: Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Megapolitan
Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Megapolitan
FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Megapolitan
Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Transjakarta Berlakukan Modifikasi 6 Rute Layanan

Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Transjakarta Berlakukan Modifikasi 6 Rute Layanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X