JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest meminta Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Rian menilai terdapat inefisiensi pos-pos anggaran yang dimasukan ke dalam RAPBD 2018.
Melalui keterangan resminya, Senin (20/11/2017), Rian menyampaikan, PSI melalui tim riset "Kawal Jakarta" aktif menelusuri setiap pos kegiatan tempat anggaran tersebut dialokasikan. Mulai dari satuan terbesar seperti program, hingga satuan terkecil seperti komponen dan harga satuan.
Dari hasil penelusuran PSI, ditemukan salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD.
Sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 226,1 miliar. Namun, saat rapat paripurna, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar. Rian menilai angka tersebut merupakan nilai terbesar yang diajukan Sekretariat DPRD dalam tiga tahun belakangan.
Baca juga : Alasan Anies Tingkatkan Anggaran Tim Gubernur Jadi Rp 28 Miliar
Rian mengatakan, beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta guna pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website. Ada juga mata kegiatan penunjang kehadiran rapat bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.
Baca juga : Anggaran Kolam Air Mancur DPRD DKI Masuk Lagi, Nilainya Rp 620 Juta
Rian mengatakan, jangan sampai inefisiensi anggaran membuat uang rakyat yang terpakai tidak jelas dan tidak efektif.
"Tentu belum terlambat pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi," ujar Rian.
Baca juga : Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018
Rian mengatakan, Pemprov DKI juga harus teliti mengecek kesesuaian komponen, koefisien pengali, volume, dan harga satuan dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh para satuan perangkat dinas tersebut.
Warga, kata Rian, juga harus turut aktif mengawasi proses anggaran ini. Warga Jakarta bisa mengakses situs website resmi pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberi masukan konstruktif bagi pemerintah melalui platform kawaljakarta.id.
"Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli demi Jakarta yang lebih baik," ujar Rian.