Anggota DPRD DKI: Kalau sampai Rp 28 Miliar, Itu Kami Tidak Setuju!

Kompas.com - 21/11/2017, 11:31 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak Alsadad RudiKetua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Rp 28 miliar untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan harus melewati pembahasan di DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu untuk bisa disetujui.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, kemungkinan anggaran tersebut akan ditolak.

"Walaupun kami belum memutuskan, kami mengkritisi bahwa kemungkinan kami tidak akan menerima," ujar Ketua Fraksi PDI-P ini ketika dihubungi pada Selasa (21/11/2017).

Jhonny mengatakan, eksekutif ingin membagi tim gubernur itu menjadi empat bidang. Pertama bidang kelautan dan pesisir, kedua bidang ekonomi dan pembangunan, ketiga bidang harmonisasi peraturan hukum, serta kempat bidang pencegahan korupsi. Menurut Jhonny, hal tersebut sebenarnya baik.

Baca juga: Biayai Tim Gubernur dari APBD, Anies Sebut Ini Good Governance

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bisa diisi PNS yang berpengalaman dan para profesional. Namun, dia tidak setuju jika anggarannya membengkak sampai Rp 28 miliar.

"Kalau sampai Rp 28 miliar, itu kami tidak setuju," ujar Jhonny.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkenalkan anggota tim yang membantu mereka menyerap aspirasi warga jelang pelantikan, Senin (8/5/2017). Mereka adalah Boy Sadikin, Djoko Santoso, Bambang Widjojanto, serta Adnan Pandu Praja. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkenalkan anggota tim yang membantu mereka menyerap aspirasi warga jelang pelantikan, Senin (8/5/2017). Mereka adalah Boy Sadikin, Djoko Santoso, Bambang Widjojanto, serta Adnan Pandu Praja.
Salah satu yang membuat anggaran TGUPP membengkak adalah karena akan ada tim sejenis di tingkat kabupaten dan kota.

Baca juga: Alasan Anies Tingkatkan Anggaran Tim Gubernur Jadi Rp 28 Miliar

Menurut Jhonny, hal itu tidak diperlukan. Sebab, posisi wali kota dan bupati bukan pembuat kebijakan yang membutuhkan penasihat.

"Apa urgensinya TGUPP di situ? Wali kota, kan, bukan pengambil keputusan. Kemungkinan itu yang akan didrop anggarannya, ya," ujar Jhonny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Jadi Syarat Naik Kereta, Apa Beda GeNose, Rapid Test, dan Swab?

Megapolitan
Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Cerita Dokter di RS Wisma Atlet, Jungkir Balik karena Klaster Liburan...

Megapolitan
3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

3 Fakta Kasus Prostitusi Anak, Muncikari Jual 4 Korban hingga Kronologi Penangkapan

Megapolitan
Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Saat Ini Ada 4.826 Pasien Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

4 Fakta Seputar Penangkapan Komplotan Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Dalam 2 Pekan, 8.000 Tenaga Kesehatan di Jakpus Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Tersangka Terakhir yang Membegal Perwira Marinir di Medan Merdeka Selatan Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X