PD Dharma Jaya Disuruh Mandiri oleh Sandi, tetapi Ancam Daging Subsidi

Kompas.com - 22/11/2017, 06:32 WIB
Warga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWarga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. PMD yang awalnya diajukan oleh PD Dharma Jaya adalah sebesar Rp 39 miliar.

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Alasannya, supaya BUMD ini bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Saat ditanya, Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat banggar di Komisi C, Selasa (21/11/2017), Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

Baca juga : Dirut PD Dharma Jaya: Saya Enggak Tahu Bagaimana Beli Persediaan Daging KJP

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma
"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Marina merasa tidak adil jika PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD ini. Sebab ini bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kepentingan wargakurang mampu. Jika untuk alasan kemandirian, Marina mengaku siap berkembang tanpa PMD, tetapi dalam konteks bisnis.

"Tetapi untuk ketahanan pangan, untuk warga yang mau kita bahagiakan, lalu saya disuruh cari uang, itu unfair," kata Marina.

Baca juga : Anies-Sandi Tak Beri PMD, Dharma Jaya Cari Cara Penuhi Daging Subsidi

Sandi salah paham

Beberapa waktu lalu, Sandi mengatakan semua BUMD yang dihapus PMD-nya menyatakan tidak keberatan. Menurut Sandi, jajaran direksi kelima BUMD tersebut justru merasa bersyukur.

"Dari lima BUMD yang PMD-nya pernah diusulkan, bertemu saya, dan bilang 'Alhamdulillah, Pak. Dengan begini, kami bisa lebih mandiri. Selama ini kami diberikan modal pemerintah justru merasa kebebanan karena ada penugasan dan lain sebagainya'," kata Sandiaga.

Namun, Marina mengatakan Sandiaga salah paham. Khusus untuk PD Dharma Jaya, kesiapan tanpa PMD hanya dalam konteks bisnis. Kenyataannya, PMD yang diajukan memang untuk membeli daging KJP.

Baca juga : Dharma Jaya Tak Dapat PMD, Pemegang KJP Tak Lagi Dapat Daging Murah?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (12/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (12/11/2017).
"Beliau itu salah pengertian ketika aku ditanya pada waktu meeting. Beliau tanya 'Bu Rina enggak dapat PMD bisa enggak?'. Bisa, kalau untuk bisnisnya bisa tanpa harus dapat PMD," ujar Marina.

"(Tetapi) kan beliau tidak tahu secara teknisnya bahwa (PMD) ini buat membeli daging," kata Marina.

Baca juga : Dirut Dharma Jaya: Pak Wagub Salah Pengertian...

Di waktu berbeda, Sandiaga mengatakan daging subsidi untuk penerima KJP tidak boleh terganggu. Kata Sandiaga, PMD untuk PD Dharma Jaya digunakan untuk pemotongan ayam sehingga tidak mengganggu program daging subsidi. Namun jika benar daging subsidi terancam, Sandiaga mengatakan akan mencarikan dana dari sumber lain.

"Nanti kami carikan pendanaan dari tempat lain dengan konsep business-to-business," kata Sandiaga.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

6 Gerbong Kereta Masih di Sekitar Lokasi Anjlok, Perjalanan KRL Tak Terganggu

Megapolitan
3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.