Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/11/2017, 08:58 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan ini media sosial ramai dengan pembicaraan soal harga AC atau pendingin ruangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018. Harga AC 1,5 PK disebut-sebut dianggarkan Rp 7 juta per unit. Namun, tidak diketahui pasti anggaran tersebut masuk dalam pos anggaran satuan kerja perangkat daerah mana.

Kompas.com mencari anggaran pengadaan AC yang ada di beberapa SKPD melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Rabu (22/11/2017).

Di Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) Kota Jakarta Pusat terdapat program pembangunan Tempat Kumpul Kreatif (TKK) Jakarta Pusat (Co Working Space) dan Betawi Store. Di sana, ada anggaran pengadaan pendingin ruangan.

Sebuah AC split 2 PK dengan tipe CS S18 MKP dianggarkan Rp 8,4 juta dan dibeli empat buah. Totalnya Rp 37,1 juta sudah termasuk pajak. Sebuah situs agen AC split Panasonic menjual AC dengan tipe tersebut dengan harga Rp 8,4 juta. Namun, harga tersebut pada 2011.

Baca juga: ICW Berharap Kasus Anggaran Siluman Tak Terulang di R-APBD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) berbincang saat mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perkenalan dengan birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Di situs jual beli online seperti tokopedia.com, tidak tersedia AC dengan tipe tersebut. Namun, harga AC 2 PK merek Panasonic juga beragam. Misalnya AC Panasonic 2 PK tipe PN18SKP harganya Rp 5,5 juta dan AC split Panasonic 2 PK tipe CS-U18TKP harganya Rp 11,4 juta.

Anggaran pengadaan AC juga ada di Sudin KUMKMP Jakarta Barat. Anggaran ini juga masuk dalam program TKK di wilayah Jakbar. Di sana, tersedia anggaran AC split 1,5 PK dengan harga Rp 5,8 juta per unit. Tidak tertulis tipe apa yang dicari dengan anggaran Rp 5,8 juta.

Baca juga: Sikap Damai DKI dan DPRD Tak Elok jika Ditukar Pembengkakan Anggaran

Namun, di tokopedia.com, harga AC 1,5 PK sangat beragam. Merek Daikin, misalnya, AC 1,5 PK ditulis memiliki harga Rp 3,7 juta. Sementara AC 1,5 PK merek LG tipe PK T13EMV memiliki harga Rp 4,7 juta. AC LG Dual Cool Eco Inverter 1,5 PK memiliki harga Rp 5 juta.

Itu baru dua contoh pengadaan AC dalam R-APBD DKI 2018. Adapun pembahasan R-APBD DKI 2018 saat ini masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Nilai R-APBD DKI 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.

Kompas TV Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan naik hampir 12 kali lipat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puslabfor Diminta Bantu Identifikasi Penyebab Rumah di Rawamangun Terbakar

Puslabfor Diminta Bantu Identifikasi Penyebab Rumah di Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Jelang Tuntutan Kasus Pembunuhan Berencana, Wowon Dkk Tak Pernah Dapat Dukungan Keluarga

Jelang Tuntutan Kasus Pembunuhan Berencana, Wowon Dkk Tak Pernah Dapat Dukungan Keluarga

Megapolitan
Malangnya Pasutri di Gambir: Ditusuk Adik Ipar Saat Tagih Utang Rp 300 Ribu dan Tak Bisa Bayar Biaya RS Rp 30 Juta

Malangnya Pasutri di Gambir: Ditusuk Adik Ipar Saat Tagih Utang Rp 300 Ribu dan Tak Bisa Bayar Biaya RS Rp 30 Juta

Megapolitan
Satu Pemeran Film Dewasa Diperiksa Hari Ini, Polisi Cecar 40 Pertanyaan

Satu Pemeran Film Dewasa Diperiksa Hari Ini, Polisi Cecar 40 Pertanyaan

Megapolitan
Heru Budi Klaim Warga Kampung Bayam Mau Direlokasi, Tapi Warga Minta Sejumlah Syarat

Heru Budi Klaim Warga Kampung Bayam Mau Direlokasi, Tapi Warga Minta Sejumlah Syarat

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Rumah Nenek di Rawamangun Sengaja Dibakar

Polisi Selidiki Dugaan Rumah Nenek di Rawamangun Sengaja Dibakar

Megapolitan
Anak-anak Rentan Jadi Korban Prostitusi 'Online', KPAI: Mereka Kehilangan Figur Berlapis

Anak-anak Rentan Jadi Korban Prostitusi "Online", KPAI: Mereka Kehilangan Figur Berlapis

Megapolitan
Pengamat Politik Anggap Manuver PSI kepada Kaesang Layaknya Permainan Sepak Bola

Pengamat Politik Anggap Manuver PSI kepada Kaesang Layaknya Permainan Sepak Bola

Megapolitan
5 Kali Tuntutan Wowon dkk Ditunda, Kuasa Hukum: Kami Kecewa karena Berlarut-larut

5 Kali Tuntutan Wowon dkk Ditunda, Kuasa Hukum: Kami Kecewa karena Berlarut-larut

Megapolitan
Kondisi Terkini Pasar Kutabumi Usai Diserang dan Dirusak Kelompok OTK

Kondisi Terkini Pasar Kutabumi Usai Diserang dan Dirusak Kelompok OTK

Megapolitan
Dinas LH Sebut Belum Semua Gedung Swasta di DKI Pasang 'Water Mist'

Dinas LH Sebut Belum Semua Gedung Swasta di DKI Pasang "Water Mist"

Megapolitan
Rute Transjabodetabek D11 Depok-Stasiun LRT Harjamukti

Rute Transjabodetabek D11 Depok-Stasiun LRT Harjamukti

Megapolitan
Manuver PSI bersama Kaesang, Pengamat Politik: Masyarakat Perlu Hati-hati

Manuver PSI bersama Kaesang, Pengamat Politik: Masyarakat Perlu Hati-hati

Megapolitan
Nasib Apes Pesepeda Meninggal Usai Tersenggol Motor Lawan Arah di Marunda

Nasib Apes Pesepeda Meninggal Usai Tersenggol Motor Lawan Arah di Marunda

Megapolitan
Masa Kampanye Pilkada Diwacanakan Hanya 30 Hari, Ketua DPP Golkar: Semestinya Tidak Jadi Kendala

Masa Kampanye Pilkada Diwacanakan Hanya 30 Hari, Ketua DPP Golkar: Semestinya Tidak Jadi Kendala

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com