Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Disebut Sarankan Dharma Jaya Pinjam Dana Bank DKI untuk Modal Daging Bersubsidi

Kompas.com - 22/11/2017, 18:52 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyarankan PD Dharma Jaya meminjam dana ke Bank DKI sebagai modal untuk menyediakan stok daging bersubsidi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni.

"Misalnya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Wagub bisa minjam dengan Bank DKI dengan bunga yang sangat ringan," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11/2017).

Darjamuni menjelaskan, PD Dharma Jaya harus memiliki strategi untuk menyediakan daging bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan beberapa kategori warga yang lainnya, seperti penghuni rumah susun, lansia, buruh yang bergaji UMP, dan kaum disabilitas.

Dia yakin Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati dan jajarannya bisa tetap menyediakan daging bersubsidi itu meski tidak mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga : PD Dharma Jaya Disuruh Mandiri oleh Sandi, tetapi Ancam Daging Subsidi

"Sebenarnya dengan perusahaannya udah semakin sehat, dia (PD Dharma Jaya) tidak harus mendapatkan PMD. Dia bisa melakukan strategi sendiri, seperti BUMD yang lain," kata Darjamuni.

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran subsidi Rp 885 miliar pada 2018 untuk 6 produk pangan bersubsidi.

Keenam produk pangan bersubsidi itu antara lain daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu. Adapun produk pangan bersubsidi yang disediakan PD Dharma Jaya yakni daging sapi dan daging ayam.

Darjamuni menyampaikan, pembayaran subsidi untuk produk pangan yang dijual BUMD-BUMD itu dilakukan dengan mekanisme reimburse. Artinya, Pemprov DKI Jakarta baru akan membayar setelah produk itu terjual setiap bulannya.

Baca juga : Dirut Dharma Jaya: Pak Wagub Salah Pengertian...

"Dana Rp 885 miliar ada di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kami bayar," ucap Darjamuni.

Darjamuni berharap semua BUMD, termasuk PD Dharma Jaya, memiliki strategi mencari modal untuk menyediakan produk-produk pangan itu.

PD Dharma Jaya sebelumnya mengaku kesulitan membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Baca juga : Anies-Sandi Tak Beri PMD, Dharma Jaya Cari Cara Penuhi Daging Subsidi

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi penyertaan modal daerah (PMD), PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Kompas TV Anggaran rehabilitasi kolam DPRD pernah dimasukkan dalam RAPBD 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com