17 Ribu PNS DKI Manfaatkan Program Beras Murah

Kompas.com - 22/11/2017, 19:42 WIB
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, hingga saat ini 24 persen pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta memanfaatkan program beras murah untuk PNS.

"Pegawai kami (PNS DKI) kan ada 70.000, sekarang baru sekitar 24 persen, tadi sekitar 17.000-an yang baru memanfaatkan program itu," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11/2017).

Menurut Darjamuni, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta DKPKP DKI Jakarta untuk meningkatkan persentase tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Sandi meminta DKPKP DKI Jakarta melakukan sosialisasi lebih masif.

"Tadi Pak Wagub mengarahkan supaya lebih disosialisasikan lagi, minimal dalam 6-7 bulan ini katanya sudah bisa mencapai di atas 50 persen," kata dia.


Baca juga : 2018, PNS DKI Dapat Tunjangan Operasional jika...

Darjamuni menjelaskan, beras untuk PNS dijual Rp 12.500 per kilogram, lebih murah dari harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 12.800. Setiap jiwa berhak membeli satu pak berisi 5 kilogram beras setiap bulannya.

Menurut Darjamuni, harga beras untuk PNS tahun ini lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini harganya malah turun. Kalau tahun lalu kan Rp 13.000, sekarang Rp 12.500 karena adanya kebijakan Permendag Nomor 57 Tahun 2017, ada harga eceran tertinggi beras," ucap Darjamuni.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar program beras berkualitas baik atau premium dengan harga murah untuk para PNS DKI Jakarta.

"Kami punya program penyaluran beras berkualitas baik dengan harga sangat terjangkau kepada seluruh PNS di DKI yang akan kami tingkatkan," ujar Sandi.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

Megapolitan
Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X