Sandi Sebut TGUPP pada Masa Kepemimpinannya seperti UKP4 Era SBY - Kompas.com

Sandi Sebut TGUPP pada Masa Kepemimpinannya seperti UKP4 Era SBY

Kompas.com - 23/11/2017, 16:56 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan dirinya seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"TGUPP dirasakan perlu sekali. Ini delivery unit sebetulnya. Kalau di zamannya Pak SBY kan UKP4 namanya," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).

Sandi memastikan TGUPP akan diisi orang-orang terbaik pada bidangnya. Dia memastikan TGUPP tidak akan menjadi tempat penampungan mantan tim sukses Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sandi mengaku sudah mengkomunikasikan TGUPP ini dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Menurut Sandi, Taufik memiliki pandangan yang sama dengan Anies dan dirinya soal tim tersebut.


Baca juga : Sandi: Kami Pastikan TGUPP Bukan Tempat Penampungan Tim Sukses

"Alhamdulillah sama Pak Taufik sama frekuensinya dan kami lihat bagaimana untuk membangun ke depannya," kata Sandi.

Sebagai informasi, UKP4 dibentuk oleh SBY saat menjabat sebagai presiden. UKP4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, UKP4 bekerja sama dengan wakil presiden dan berkoordinasi serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (pemda), serta pihak lain yang terkait.

Baca juga : Sumarsono: Saya Khawatir TGUPP untuk Menampung Mantan Tim Sukses Anies

Tugas UKP4, menurut Pasal 3 Perpres 54/2009, adalah membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

Masa tugas deputi-deputi UKP berakhir pada 31 Desember 2014. Presiden Joko Widodo tidak memperpanjang atau mempertahankan UKP4.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDian Maharani

Close Ads X