Dari Tim Gubernur sampai Kolam Air Mancur, Anggaran DKI Tahun 2018 yang Menyita Perhatian...

Kompas.com - 24/11/2017, 06:49 WIB
Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorKurnia Sari Aziza

Kunjungan kerja Dewan

Anggaran lain yang dinilai cukup besar adalah anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta. Pada tahun 2018, anggaran yang dikucurkan Rp 107,7 miliar.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, anggota Dewan bisa melakukan kunjungan kerja ke luar kota setiap pekan. Hal itu menjadi salah satu alasan kenaikan anggaran kunker pada R-APBD DKI 2018.

Baca juga : Anggota DPRD DKI: Ada Pergub yang Atur Kami Bisa ke Luar Kota Tiap Pekan

"Sekarang ada pergub (peraturan gubernur) yang baru, yang mengatur kami bisa ke luar kota setiap minggu, itu di situ ada pergubnya," ujar Prabowo.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta pada RAPBD 2018 naik karena menyesuaikan surat keputusan gubernur.

Baca juga : Sekretaris DPRD DKI: Kenaikan Anggaran Kunker Menyesuaikan SK Gubernur

SK tersebut yakni Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri yang ditandatangani mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Dalam SK tersebut, koefisien pengali untuk setiap harga satuan berubah, seperti biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat.

Pengadaan lahan

Ada juga anggaran pengadaan lahan Rp 798,1 miliar. Sandiaga awalnya mengatakan anggaran itu digunakan pengadaan lahan beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya untuk program pengendalian banjir.

"Untuk pembebasan lahan itu berkaitan dengan program-program pengendalian banjir, program-program pengadaan ruang terbuka, dan ini yang kami dorong," ujar Sandiaga.

Baca juga : Anggaran Gelondongan Pengadaan Lahan Rp 798 Miliar di RAPBD DKI 2018

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/9/2017).Kompas.com/Sherly Puspita Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/9/2017).
Namun, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Dharmawan mengatakan anggaran tersebut salah satunya untuk pengadaan lahan bagi program rumah DP 0.

"Pokoknya anggaran itu baik untuk rusunawa maupun DP 0," ujar Agustino.

Agustino mengatakan pembebasan lahan dilakukan di semua wilayah Jakarta. Namun, dia belum memiliki rincian lokasi lahan yang akan dibeli.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WN Perancis Tersangka Predator Anak Tewas, Diduga Coba Bunuh Diri di Tahanan

WN Perancis Tersangka Predator Anak Tewas, Diduga Coba Bunuh Diri di Tahanan

Megapolitan
41 Pedagang Pasar Cempaka Putih Positif Covid-19, Ada yang Bergejala tapi Dianggap Biasa

41 Pedagang Pasar Cempaka Putih Positif Covid-19, Ada yang Bergejala tapi Dianggap Biasa

Megapolitan
41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup 3 Hari

41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Sabu, Alvin Lie: Pemeriksaan Narkoba Seharusnya Rutin Sepanjang Tahun

Pilot Ditangkap karena Sabu, Alvin Lie: Pemeriksaan Narkoba Seharusnya Rutin Sepanjang Tahun

Megapolitan
Ini 15 Jenis Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak Tegas pada Masa PSBB Transisi

Ini 15 Jenis Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak Tegas pada Masa PSBB Transisi

Megapolitan
Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Megapolitan
Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Megapolitan
Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Megapolitan
Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Megapolitan
Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Megapolitan
Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X