Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan yang Disebut Tak Layak oleh DPRD

Kompas.com - 24/11/2017, 13:35 WIB
Stanly Ravel

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta meminta revitalisasi Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, diprioritaskan dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018. Kompas.com mencoba mengunjungi kantor kelurahan yang disebut kondisinya tak layak tersebut.

Dari luar, bangunan kantor kelurahan terlihat sederhana. Kaca pintu masuk kantor terlihat tak ada dan diganti dengan menggunakan karton tebal. Bagian langit-langit teras kantor terlihat lusuh dengan cat yang mengelupas.

Kantor Lurah Kelapa Dua WetanStanly Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
Ruangan demi ruangan berbentuk petak, mirip seperti desain sekolah dasar (SD) lawas. Selain itu, kantor kelurahan ini dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat.

Area parkir kendaraan juga terbatas, terutama untuk mobil. Pihak kelurahan membagi area untuk parkir dan taman agar terlihat asri.

Di sana juga terdapat ruang bermain untuk anak-anak dan mesin ATM Bank DKI.

Kantor Lurah Kelapa Dua Wetanstanly Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
Ruang pelayanan berada di lobi. Meski ada pendingin udara, namun kesan gerah masih terasa.

Masyarakat terlihat mengantre untuk mendapatkan pelayanan, karena hanya ada satu meja dengan petugas yang sigap melayani. Di meja tersebut, pelayanan dibagi menjadi tiga bagian. Kemudian terlihat beberapa kursi untuk warga menunggu dan sebuah televisi layar datar di bagian dinding.

Sementara ruang Lurah berada di pojok, berdekatan dengan ruang staf lainnya.

Kantor Lurah Kelapa Dua Wetanstanly Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sebelumnya meminta revitalisasi kantor kelurahan diprioritaskan dalam APBD Perubahan 2017. Salah satunya adalah Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

"Pengadaan lahan sekaligus desain Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan saya minta diprioritaskan untuk masuk dalam APBD Perubahan 2017," ujar pria yang akrab disapa Sani itu.

Baca juga : DPRD DKI Minta Revitalisasi Kantor Kelurahan Diprioritaskan

Namun langkah tersebut pupus lantaran anggaran pembangunannya tidak masuk APBD-P 2017 maupun R-APBD DKI 2018. Alasannya karena lahannya dianggap masih sengketa.

"Kami meminta agar semua kelurahan yang tidak layak, masih tradisional, segera direnovasi atau memungkinkan dipindahkan sesuai jumlah minimal luas lantai yang dibutuhkan untuk pelayanan," ucap Sani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com