Sandiaga: Anggaran Membengkak Banget Itu karena PMD BUMD

Kompas.com - 24/11/2017, 15:56 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017).
|
EditorDian Maharani

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta kerap membengkak lantaran terdapat penyertaan modal daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Yang bengkak itu di PMD BUMD. Itu bengkak banget. Alhamdulillah kemarin itu bisa kita negosiasikan dan kita pangkas. BUMD itu juga mendukung," ujar Sandiaga di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Sandiaga melihat hal tersebut pada APBD pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, upaya pengecilan APBD sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi hanya pada sektor-sektor yang kecil.

"Upaya itu sudah didorong oleh pemerintah sebelumnya dan juga ada pemikiran matang yg sudah disampaikan jadi sekarang kita tentunya ingin ada satu kontinuitas. Tidak semua program pemerintah lama itu jelek dan tidak semua program pemerintah sebelumnya menggelembung (anggarannya)," jelas Sandi.

Baca juga : R-APBD DKI 2018 Banyak Sorotan, Sandiaga Tak Terganggu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).

Sandi kemudian memastikan bahwa yang jadi fokus bagi pemerintahannya kini adalah bagaimana APBD DKI 2018 bisa dieksekusi secara efektif di lapangan dan tidak ada pemborosan di dalamnya.

Terkait pembengkakan anggaran tersebut, Sandiaga bersama dengan Gubernur Anies Baswedan sepakat untuk tidak memberikan PMD kepada lima BUMD DKI Jakarta.

Selain mengecilkan APBD 2018, keputusan itu dibuat untuk menutup kekurangan sebesar Rp 2,5 triliun dalam anggaran 2018.

Baca juga : Sandi: Tulis Saja yang Bombastis, Itu Angkat Minat Warga Sisir APBD

"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam kembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov, bisa dengan kerjasama ke pihak swasta," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017). 

"Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," tambah Saefullah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 2 April: Depok Tambah 4 Pasien Positif dan 1 Suspect Wafat

UPDATE Covid-19 2 April: Depok Tambah 4 Pasien Positif dan 1 Suspect Wafat

Megapolitan
Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Ada yang Kecewa tetapi Memaklumi Mantan Kapolsek Kembangan Gelar Pernikahan di Tengah Pandemi Corona

Megapolitan
Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Sudah Ada 20 Pasien Covid-19 yang Sembuh dari RSPI Sulianti Saroso

Megapolitan
Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Terjatuh Saat Berjalan Kaki, Seorang Pria Tewas Terlindas Truk di Cakung

Megapolitan
Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Soal Pembatasan Transportasi, Dishub Kota Tangerang Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Kemenkeu untuk Tangani Corona, Nilainya Mencapai Rp 7 Triliun

Megapolitan
Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Depok Umumkan Kategori Baru Terkait Covid-19: Orang Tanpa Gejala Jumlahnya 131

Megapolitan
Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Mereka yang Tak Mengenal WFH demi Jaga Performa Perusahaan

Megapolitan
Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Anggaran Corona Bakal Ditambah, Anies Tagih Pencairan Dana Bagi Hasil dari Kemenkeu

Megapolitan
Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Pemprov DKI Buat Laboratorium untuk Percepat Tes Covid-19

Megapolitan
Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Anies Tunggu Arahan MUI soal Kebijakan Ibadah di Masjid Selama Ramadhan

Megapolitan
Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Selama Pandemi Corona, Pemudik Tujuan Jateng dan Jatim di Terminal Pulo Gebang Mendominasi

Megapolitan
Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Bermodal Jas Hujan, Angel bersama Kelompok Muda-mudi Gereja Basmi Virus Corona

Megapolitan
Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Kekurangan Alat Rapid Test, Wali Kota Bekasi: Kalau Pak Gubernur Masih Punya Stok, Berapa Pun Kami Terima

Megapolitan
Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Pandemi Corona Belum Usai, Pembatasan Bus Transjakarta Diperpanjang hingga 19 April

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X