Kompas.com - 24/11/2017, 15:56 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/11/2017).
|
EditorDian Maharani

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta kerap membengkak lantaran terdapat penyertaan modal daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Yang bengkak itu di PMD BUMD. Itu bengkak banget. Alhamdulillah kemarin itu bisa kita negosiasikan dan kita pangkas. BUMD itu juga mendukung," ujar Sandiaga di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Sandiaga melihat hal tersebut pada APBD pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, upaya pengecilan APBD sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi hanya pada sektor-sektor yang kecil.

"Upaya itu sudah didorong oleh pemerintah sebelumnya dan juga ada pemikiran matang yg sudah disampaikan jadi sekarang kita tentunya ingin ada satu kontinuitas. Tidak semua program pemerintah lama itu jelek dan tidak semua program pemerintah sebelumnya menggelembung (anggarannya)," jelas Sandi.

Baca juga : R-APBD DKI 2018 Banyak Sorotan, Sandiaga Tak Terganggu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).

Sandi kemudian memastikan bahwa yang jadi fokus bagi pemerintahannya kini adalah bagaimana APBD DKI 2018 bisa dieksekusi secara efektif di lapangan dan tidak ada pemborosan di dalamnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait pembengkakan anggaran tersebut, Sandiaga bersama dengan Gubernur Anies Baswedan sepakat untuk tidak memberikan PMD kepada lima BUMD DKI Jakarta.

Selain mengecilkan APBD 2018, keputusan itu dibuat untuk menutup kekurangan sebesar Rp 2,5 triliun dalam anggaran 2018.

Baca juga : Sandi: Tulis Saja yang Bombastis, Itu Angkat Minat Warga Sisir APBD

"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam kembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov, bisa dengan kerjasama ke pihak swasta," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017). 

"Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," tambah Saefullah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut B Penjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar 100 Miliar Terkait Tudingan 'Bermain' di Tambang di Papua

Luhut B Penjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar 100 Miliar Terkait Tudingan "Bermain" di Tambang di Papua

Megapolitan
Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Megapolitan
Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Megapolitan
Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Megapolitan
Kebakaran Cahaya Swalayan Cilandak KKO Diduga akibat Korsleting Listrik

Kebakaran Cahaya Swalayan Cilandak KKO Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk Pedagang Kaki Lima hingga Pengusaha Warteg

Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk Pedagang Kaki Lima hingga Pengusaha Warteg

Megapolitan
Bruder Angelo, Biarawan yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok, Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Bruder Angelo, Biarawan yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok, Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Megapolitan
Sempat Gangguan Imbas Puting Beliung, 975 Gardu Listrik di Depok Kembali Normal

Sempat Gangguan Imbas Puting Beliung, 975 Gardu Listrik di Depok Kembali Normal

Megapolitan
Tak Cukup Hanya Penetapan Tersangka, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Menuntut Lebih

Tak Cukup Hanya Penetapan Tersangka, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Menuntut Lebih

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Depok Dilanda Angin Puting Beliung | Anggaran Mubazir Anies untuk Tugu

[POPULER JABODETABEK] Depok Dilanda Angin Puting Beliung | Anggaran Mubazir Anies untuk Tugu

Megapolitan
Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Saat Pelaku Investasi Mandek Disekap dan Dianiaya Investor yang Kesal

Megapolitan
Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Ini Jadwal dan Lokasi Tes PPPK Non-guru di Depok

Megapolitan
Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Fakta-fakta Kebakaran Cahaya Swalayan: Pegawai Berlarian Selamatkan Diri, Padam Setelah 6 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.