Ombudsman: Kami Lembaga Negara yang Bicara Atas Nama Garuda, Masak Bohong Sih

Kompas.com - 27/11/2017, 10:17 WIB
Ombudsman menemukan indikasi praktik maladministrasi yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta, Jumat (24/11/2017). Kompas.com/David Oliver PurbaOmbudsman menemukan indikasi praktik maladministrasi yang dilakukan oknum Satpol PP DKI berupa pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP DKI terhadap pedagang kaki lima di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala menegaskan investigasi yang pihaknya lakukan terkait aksi pungutan liar (pungli) dan premanisme di Tanah Abang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami lembaga negara yang bicara atas nama garuda, masak bohong sih," ujar Adrianus saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/11/2017).

Hal ini diungkapkan untuk menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengaku sudah menyelidiki video dari Ombudsman tentang pungli Satpol PP dan PKL.

Sandi mengatakan, Satpol PP sudah menemukan orang yang disebut-sebut sebagai anggota Satpol PP dalam video tersebut.


"Jadi saya dapat laporan dari Pak Yani (Kasatpol PP) untuk yang di Setiabudi, memang akhirnya ada kemiripan di video, tapi dia bukan anggota Satpol PP, hanya menyamar menjadi anggota Satpol PP," ujar Sandiaga di Monas, Minggu (26/11/2017).

Baca juga : Sandi Sebut Orang yang Ada di Video Ombudsman Menyamar Jadi Satpol PP

Adrianus melanjutkan, hasil investigasi yang telah dirilis telah melalui prosedur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ombudnsman pun telah menyerahkan hasil investigasi itu kepada Pemprov DKI untuk dikaji kembali.

"Kami sudah panggil Pemprov DKI awal November (2017). Kami sudah menyerahkan hasil kami dan kami harapkan ada perubahan dan perbaikan dan setelah kami cek selama tiga minggu tanggal 20 November kemarin kami turun lapangan lagi, bukan makin baik malah makin semrawut," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2017).

Ia meminta Pemprov DKI tak menjadikan hasil investigasi Ombudsman sebagai bahan debat kusir antara siapa oknum yang ada dalam video tersebut.

Baca juga : Sandiaga: Teman-teman Satpol PP Lagi Disorot, Jangan Down Ya...

"Sebetulnya fokus kami kan bukan oknum dalam video itu saja, fokus kami melalui kajian itu yang kami harapkan adalah upaya untuk menegakkan aturan. Aturan yang dalam hal ini menjadi tupoksi Satpol PP. Jangan disempitkan hanya soal oknum di video saja," ucapnya.

Di awal bulan November 2017, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merilis investigasinya terkait keterlibatan oknum preman yang bekerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima (PKL). Salah satunya di Pasar Tanah Abang.

Namun, Ombudsman merasa Pemprov DKI Jakarta tak kunjung memberikan tanggapan terkait temuan ini. Ombudsman pun melanjutkan investigasinya dan kembali merilis hasilnya pada Jumat (24/11/2017).

Baca juga : Dalam Rekaman Ombudsman, Pria Diduga Preman Mengaku Punya Semua Jadwal Razia Satpol PP

Dalam rilis tersebut dipertunjukkan sebuah video yang menunjukkan oknum Satpol PP yang bekerjasama dengan oknum preman melakukan tindak pungli. Namun dalam video tersebut tak disebutkan waktu dan lokasi video diambil.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Nenek Buta Huruf Ditipu Tetangganya

Kronologi Nenek Buta Huruf Ditipu Tetangganya

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Abdul Basith Usai Rapat Perencanaan Peledakan Bom Rakitan Saat Aksi Mujahid 212

Kronologi Penangkapan Abdul Basith Usai Rapat Perencanaan Peledakan Bom Rakitan Saat Aksi Mujahid 212

Megapolitan
Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Megapolitan
Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Megapolitan
Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Megapolitan
Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Megapolitan
Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Megapolitan
Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Megapolitan
Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Megapolitan
Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Megapolitan
Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Megapolitan
Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Megapolitan
Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X