Kompas.com - 28/11/2017, 08:42 WIB
Rapat Badan Anggaran APBD 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat Badan Anggaran APBD 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain kolam ikan Rp 620 juta, anggaran lain di SKPD Sekretariat Dewan yang menarik perhatian adalah anggaran kunjungan kerja (kunker). Anggarannya mencapai Rp 107,7 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran itu dibutuhkan untuk biaya hotel, representasi, taksi, hingga tiket pesawat. Namun, koefisien pengali dalam anggaran ini begitu banyak.

Pada situs apbd.jakarta.go.id, jumlah orang yang ikut kunjungan kerja dalam satu tahun ditulis 7.752 orang. Padahal jumlah anggota Dewan hanya 106 saja.

Kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberi instruksi untuk mengevaluasi kembali anggaran kunker itu.

"Lalu masalah kunker Dewan, saya akan efisiensikan. Jangan juga jadi gorengan, saya pastikan itu ada payung hukumnya. Saya juga minta kepada seluruh Dewan agar anggaran diefesiensikan bisa lebih berguna untuk masyarakat yang membutuhkan," ujar Prasetio dalam rapat banggar kemarin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/11/2017).

Baca juga : Anggaran Renovasi Kolam Rp 620 Juta Resmi Dicoret dari RAPBD 2018

Sebelum rapat dimulai, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga mengatakan anggaran kunker akan direvisi. Dia mengatakan ada kekeliruan dalam koefisien pengalinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mungkin evaluasi soal kunker (kunjungan kerja) kali, ya, penghitungannya menurut saya agak keliru," ujar Taufik.

Kemarin, forum banggar menyepakati bahwa anggaran kunker akan dievaluasi. Namun, berapa pengurangannya belum diputuskan. Hari ini akan menjadi penentu berapa besar anggaran untuk kunjungan kerja anggota Dewan.

Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017).

Sebelum anggaran kunker, DPRD DKI Jakarta sudah memutuskan untuk mencoret anggaran kolam ikan sebesar Rp 620 juta. Instruksi ini diberikan langsung dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio gerah dengan tuduhan yang menyebut dia sebagai pengusul kolam itu. Pada rapat banggar kemarin, Prasetio dengan nada tinggi meminta anggaran tersebut dicoret dari RAPBD 2018.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.