RS Sumber Waras Kebingungan Diminta Sandi Kembalikan Rp 191 Miliar

Kompas.com - 28/11/2017, 14:00 WIB
Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit  Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUMDirektur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Yayasan Kesehatan Sumber Waras atau YKSW Abraham Tejanegara memberikan tanggapannya terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang meminta pihaknya mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Sumber Waras Rp 191 miliar.

"Nah, itu yang saya jadi bingung jadinya gimana. Kalau menurut saya, itu sudah enggak ada hubungannya. Kami melakukan transaksi itu sudah berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) dan kesepakatan kedua belah pihak," ujar Abraham ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Ia mengatakan, penjualan lahan tersebut telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengakui adanya temuan BPK terkait kelebihan harga pembelian tersebut, tetapi permasalahan itu sudah clear.

"Nah, BPK itu yang mengatakan bahwa terjadi kelebihan pembayaran. Dasarnya apa? Sebab, sebelum terjadi penjualan kepada DKI, kami sudah pernah melakukan ikatan jual beli dengan pihak Ciputra," katanya.


Baca juga: Sandiaga Minta Yayasan Sumber Waras Kembalikan Kelebihan Rp 191 Miliar

Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
Saat itu, kata dia, NJOP lahan tersebut Rp 12,155 juta per meter persegi dan akan dijual kepada Ciputra Rp 15,5 juta per meter persegi dengan total harga Rp 500 juta.

"Pada saat itu, jual beli dengan Ciputra batal karena ketidaksesuaian dengan peruntukan menurut perjanjian semula. Jadi, pada tahun berikutnya, kami jual kepada Pemprov DKI," kata Abraham.

Pada saat dijual kepada Pemprov DKI, NJOP lahan tersebut Rp 20 juta per meter persegi sehingga harga jualnya pun lebih mahal mengikuti NJOP yang telah ditetapkan.

"Nah, kalau Pak Sandi minta kami kembalikan uang kelebihan itu, saya kan enggak bisa ngomong. Yang berhak membatalkan pembelian itu kan pengadilan," ujar Abraham.

Baca juga: Sandi Sebut Penjual Lahan Sumber Waras Harus Kembalikan Rp 191 Miliar

Proses jual beli lahan RS Sumber Waras telah tuntas. Abraham menilai, permasalahan lahan itu bukan lagi menjadi tanggung jawab YKSW.

"Kami kembalikan ke perjanjian penjualan yang sudah terjadi. Penjualannya sudah clear dan sah karena dilakukan di hadapan notaris. Kalau begini terus enggak kelar-kelar," ujarnya.

Baca juga: Anies-Sandi Sudah Bertemu Dinkes, Inspektorat, dan BPK soal Proyek Sumber Waras

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta YKSW mengembalikan uang kelebihan Rp 191 miliar. Hal ini sebagai tindak lanjut temuan BPK.

Ia mengatakan, pembangunan RS kanker pertama di Ibu Kota baru dapat dilanjutkan jika posisi hukum lahan tersebut sudah jelas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Setelah Jadi Sorotan, PKL di Depan Pos Damkar Tanah Abang Ditertibkan

Megapolitan
Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Subsidi Dipangkas, Dirut MRT Akan Gencarkan Bisnis Non-Tiket Kereta

Megapolitan
5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

5 Fakta Tuduhan Politikus PDI-P terhadap Politikus PSI soal Penyebaran Materi Rapat

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

Megapolitan
Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Megapolitan
Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Megapolitan
Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Megapolitan
Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Megapolitan
Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Megapolitan
Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Megapolitan
19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Megapolitan
Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X