Kompas.com - 28/11/2017, 14:00 WIB
Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit  Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUMDirektur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Yayasan Kesehatan Sumber Waras atau YKSW Abraham Tejanegara memberikan tanggapannya terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang meminta pihaknya mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Sumber Waras Rp 191 miliar.

"Nah, itu yang saya jadi bingung jadinya gimana. Kalau menurut saya, itu sudah enggak ada hubungannya. Kami melakukan transaksi itu sudah berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) dan kesepakatan kedua belah pihak," ujar Abraham ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Ia mengatakan, penjualan lahan tersebut telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengakui adanya temuan BPK terkait kelebihan harga pembelian tersebut, tetapi permasalahan itu sudah clear.

"Nah, BPK itu yang mengatakan bahwa terjadi kelebihan pembayaran. Dasarnya apa? Sebab, sebelum terjadi penjualan kepada DKI, kami sudah pernah melakukan ikatan jual beli dengan pihak Ciputra," katanya.

Baca juga: Sandiaga Minta Yayasan Sumber Waras Kembalikan Kelebihan Rp 191 Miliar

Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
Saat itu, kata dia, NJOP lahan tersebut Rp 12,155 juta per meter persegi dan akan dijual kepada Ciputra Rp 15,5 juta per meter persegi dengan total harga Rp 500 juta.

"Pada saat itu, jual beli dengan Ciputra batal karena ketidaksesuaian dengan peruntukan menurut perjanjian semula. Jadi, pada tahun berikutnya, kami jual kepada Pemprov DKI," kata Abraham.

Pada saat dijual kepada Pemprov DKI, NJOP lahan tersebut Rp 20 juta per meter persegi sehingga harga jualnya pun lebih mahal mengikuti NJOP yang telah ditetapkan.

"Nah, kalau Pak Sandi minta kami kembalikan uang kelebihan itu, saya kan enggak bisa ngomong. Yang berhak membatalkan pembelian itu kan pengadilan," ujar Abraham.

Baca juga: Sandi Sebut Penjual Lahan Sumber Waras Harus Kembalikan Rp 191 Miliar

Proses jual beli lahan RS Sumber Waras telah tuntas. Abraham menilai, permasalahan lahan itu bukan lagi menjadi tanggung jawab YKSW.

"Kami kembalikan ke perjanjian penjualan yang sudah terjadi. Penjualannya sudah clear dan sah karena dilakukan di hadapan notaris. Kalau begini terus enggak kelar-kelar," ujarnya.

Baca juga: Anies-Sandi Sudah Bertemu Dinkes, Inspektorat, dan BPK soal Proyek Sumber Waras

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta YKSW mengembalikan uang kelebihan Rp 191 miliar. Hal ini sebagai tindak lanjut temuan BPK.

Ia mengatakan, pembangunan RS kanker pertama di Ibu Kota baru dapat dilanjutkan jika posisi hukum lahan tersebut sudah jelas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Masih Dalami Pemasok Narkoba ke Rio Reifan

Polisi Masih Dalami Pemasok Narkoba ke Rio Reifan

Megapolitan
Akui Larang RS Buka Hasil Tes PCR ke Satgas, Rizieq Shihab: Nanti Diteror Buzzer

Akui Larang RS Buka Hasil Tes PCR ke Satgas, Rizieq Shihab: Nanti Diteror Buzzer

Megapolitan
4 Kali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Mengaku Sulit Berhenti karena Kecanduan

4 Kali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Mengaku Sulit Berhenti karena Kecanduan

Megapolitan
Polisi Larang Takbir Keliling, Warga yang Nekat Akan Ditindak

Polisi Larang Takbir Keliling, Warga yang Nekat Akan Ditindak

Megapolitan
Bantah Ada Papan Daftar Target Pembunuhan, Anak John Kei: Yang Ada Jadwal Pelayanan Papa

Bantah Ada Papan Daftar Target Pembunuhan, Anak John Kei: Yang Ada Jadwal Pelayanan Papa

Megapolitan
Rizieq Masih Berstatus Reaktif Covid-19 Saat Masuk RS Ummi

Rizieq Masih Berstatus Reaktif Covid-19 Saat Masuk RS Ummi

Megapolitan
Polisi Telusuri Video Viral Perempuan Naik Motor Masuk Jalan Tol

Polisi Telusuri Video Viral Perempuan Naik Motor Masuk Jalan Tol

Megapolitan
WGM Irene Sukandar, Pecatur Putri yang Tak Lupakan Pendidikan

WGM Irene Sukandar, Pecatur Putri yang Tak Lupakan Pendidikan

Megapolitan
Instruksi Anies: Batas Keluar Masuk RT Zona Merah hingga Pukul 20.00

Instruksi Anies: Batas Keluar Masuk RT Zona Merah hingga Pukul 20.00

Megapolitan
Artis Rio Reifan Tertangkap Basah Pesan Sabu Lewat Ojol

Artis Rio Reifan Tertangkap Basah Pesan Sabu Lewat Ojol

Megapolitan
Pertamina Anggap PN Jaksel Tak Berwenang Tangani Sengketa Lahan Pancoran Buntu II

Pertamina Anggap PN Jaksel Tak Berwenang Tangani Sengketa Lahan Pancoran Buntu II

Megapolitan
Bantah Ada Rapat Bahas Pembunuhan Nus Kei di Rumahnya, Anak John Kei: Itu Papa Beri Nasihat untuk Adik-adik

Bantah Ada Rapat Bahas Pembunuhan Nus Kei di Rumahnya, Anak John Kei: Itu Papa Beri Nasihat untuk Adik-adik

Megapolitan
KPAI Jemput Bola Tangani Kasus Istri Dianiaya dan Dilarang Bertemu Anak di Serpong

KPAI Jemput Bola Tangani Kasus Istri Dianiaya dan Dilarang Bertemu Anak di Serpong

Megapolitan
BNN Gagalkan Penyelundupan 75 Kg Sabu dari Aceh yang Dikendalikan Napi Lapas

BNN Gagalkan Penyelundupan 75 Kg Sabu dari Aceh yang Dikendalikan Napi Lapas

Megapolitan
Para Pengungsi Asing Demo Ingin Bertemu Jokowi Minta Bantuan

Para Pengungsi Asing Demo Ingin Bertemu Jokowi Minta Bantuan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X