Penagihan Rp 191 Miliar kepada Yayasan Sumber Waras Rekomendasi BPK

Kompas.com - 28/11/2017, 17:34 WIB
Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit  Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUMDirektur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras dalam jumpa pers di gedung pertemuan rumah sakit itu di Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016). Ia menegaskan seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar ini tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Een Haryani, membenarkan jika pikahnya telah mengirimkan surat tagihan uang kelebihan pembelihan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebesar Rp 191 miliar.

Ia mengatakan, penerbitan surat tagihan ini berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Iya, rekomendasi BPK. Kita sudah bersurat ada instruksi gubernurnya waktu itu Pak Djarot (gubernur DKI), instruksi gubernur itu kita sudah ikuti, kita bersurat ke Sumber Waras," kata Een saat dihubungi, Selasa (28/11/2017)

Een menambahkan, berdasarkan temuan BPK, Yayasan Sumber Waras merupakan pihak yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

Baca juga : Pemprov DKI Layangkan Surat Tagihan Rp 191 Miliar ke Sumber Waras

"Tapi jawaban dari Sumber Waras tidak mau, tidak setuju karena menurut Sumber Waras tidak ada permasalahan (masalah pembelian lahan), sudah sesuai dengan aturan," ujarnya.

Sampai saat ini, pihaknya belum dapat menentukan langkah selanjutnya karena menunggu kebijakan dari gubernur baru, Anies Baswedan.

"Jadi kemarin saya sudah lapor ke Pak Sandi dan sudah disampaikan ke Pak Anies sepertinya dan itu (masalah hukum) minta diselesaikan dulu sebelum dibangun. Jadi kalau harus dikembalikan (kelebihan pembayaran) ya dikembalikan dulu," kata dia.

Baca juga : Sandiaga Minta Yayasan Sumber Waras Kembalikan Kelebihan Rp 191 Miliar

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, R Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Pemprov DKI telah melaporkan upaya tindak lanjut atas kewajiban pengembalian uang kelebihan pembelian lahan milik YKSW tersebut.

Menurut dia, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov DKI, termasuk akan dibatalkan atau tidaknya proses jual beli lahan Sumber Waras harus berdasarkan rekomendasi BPK setelah pemantauan pada semester ini usai. 

Blok Plan RS Jantung dan Kanker (kiri) milik Pemprov DKI, 25 lantai plus 500 unit apartemen, dan RS Pemeliharaan Sel dan Infeksi (kanan) milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.KOMPAS/WINDORO ADI Blok Plan RS Jantung dan Kanker (kiri) milik Pemprov DKI, 25 lantai plus 500 unit apartemen, dan RS Pemeliharaan Sel dan Infeksi (kanan) milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kisah Hidup Sulit Friedrich Silaban | Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia dan Guru

[POPULER JABODETABEK] Kisah Hidup Sulit Friedrich Silaban | Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia dan Guru

Megapolitan
Friedrich Silaban, Seorang Nasrani yang Pelajari Wudu dan Shalat Demi Rancang Masjid Istiqlal

Friedrich Silaban, Seorang Nasrani yang Pelajari Wudu dan Shalat Demi Rancang Masjid Istiqlal

Megapolitan
Depok Catat 3.844 Warga Masih Positif Covid-19 Saat Ini

Depok Catat 3.844 Warga Masih Positif Covid-19 Saat Ini

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Megapolitan
Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Megapolitan
UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Megapolitan
Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Megapolitan
Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Megapolitan
Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X