Kompas.com - 29/11/2017, 18:29 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melakukan pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk membicarakan kendala pembangunan rumah sakit kanker di Ibu Kota. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengonfirmasi ketidaksediaan YSKW mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Rp 191 miliar.

"Seperti kita ketahui menagih (kepada YSKW) sudah dan sudah dijawab tidak bersedia. Membatalkan (pembelian lahan) itu kan tidak bisa sepihak, membatalkan itu harus kedua belah pihak," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Sandiaga menilai, pertemuan ini lebih baik dilakukan daripada langsung mengajukan pembatalan pembelian di pengadilan secara sepihak.

"Kami rasa daripada menempuh langsung jalur hukum, kami ingin bertemu dulu dengan pihak yayasan untuk mencari titik temu agar ini (rumah sakit kanker) segera bisa dibangun. Karena ini asetnya sudah dibeli sebelumnya dan mubazir kalau tidak segera dibangun untuk kegunaan masyarakat," kata Sandiaga.

Baca juga : Rencana Pembangunan RS Kanker di Sumber Waras yang Masih Buntu...

Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
Meski demikian, Sandiaga belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan. "Jadi, nanti kami akan mengundang (YKSW) atau kami yang datang ke sana," kata dia.

Sebelumnya Sandiaga menjelaskan, beberapa langkah yang tengah dan akan diambil terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Kanker DKI di lahan yang dibeli dari YKSW.

Baca juga : Penagihan Rp 191 Miliar kepada Yayasan Sumber Waras Rekomendasi BPK

Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan uang pembelian lahan, ia meminta pihak YKSW untuk mengembilkan uang kelebihan Rp 191 miliar.

Pembangunan RS kanker pertama di DKI Jakarta itu, kata dia, baru dapat dilanjutkan jika posisi hukum lahan tersebut sudah jelas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

Megapolitan
UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Megapolitan
Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Megapolitan
Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Megapolitan
Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Megapolitan
Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Megapolitan
PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Megapolitan
Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Megapolitan
Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X