Serikat Buruh Temui Sandi Minta Revisi UMP 2018, Jawaban Sandi...

Kompas.com - 29/11/2017, 19:37 WIB
Wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menemui perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaWakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat menemui perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kunjungan mereka untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2018.

"Sekarang Gubernur Papua juga sudah merevisi angka UMP dari Rp 2,8 juta menjadi Rp 3 juta dan itu sudah tidak sesuai dengan PP 78. Artinya Gubernur Papua sudah bisa melakukan itu (revisi UMP)," ujar Yulianto, Ketua DPF FSP LEM SPSI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Buruh meminta UMP DKI dinaikkan dari Rp 3,6 juta menjadi Rp 3,9 juta.

Baca juga : Ketika Anies Minta Waktu untuk Lunasi Utangnya pada Buruh

"Keberanian untuk merevisi itu yang kami hargai dari gubernur dan wakil gubernur," kata dia.

Perwakilan serikat buruh ini diterima langsung oleh Sandiaga. Melalui pertemuan tersebut, Sandiaga bersyukur kembali berkesempatan membangun komunikasi dengan para buruh. Meski demikian, Sandiaga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tuntutan buruh untuk merevisi UMP. 

Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Alhamdulillah, sore ini kami bertemu dengan tim SPSI dan Koalisi Buruh Jakarta untuk mendengar masukan. Silaturahmi ini tentunya berlangsung hangat, dinamis, dan membangun komunikasi yang kemarin ini sempat terputus," ujar Sandiaga.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono yang juga turut menemui perwakilan serikat buruh mengatakan, usulan para buruh telah diterima dan akan dipertimbangkan kembali.

Baca juga : Saat Sandi Tak Penuhi Janji untuk Temui Buruh yang Berdemo

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035. Dalam menetapkan UMP, kata Anies, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan dua angka sebagai referensi penetapan UMP DKI Jakarta 2018 kepada Anies dan Sandi. Besaran UMP yang diusulkan yakni Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398. Besaran Rp 3.648.035 diusulkan oleh unsur pengusaha dan pemerintah, sedangkan angka UMP yang diusulkan unsur serikat pekerja yakni Rp 3.917.398.

Keputusan inilah yang kemudian dikritik para buruh melalui sejumlah aksi unjuk rasa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Megapolitan
Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Megapolitan
Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Megapolitan
BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Megapolitan
Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Megapolitan
Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Megapolitan
Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Megapolitan
Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Megapolitan
Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Megapolitan
Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: 'Pemaksaan' Tanpa Solusi

Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: "Pemaksaan" Tanpa Solusi

Megapolitan
Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Megapolitan
Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Megapolitan
Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Megapolitan
Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X