Hampir Semua Fraksi Interupsi Pengesahan APBD DKI 2018, Termasuk F-PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 diwarnai dengan intrrupsi. Interupsinya datang hampir dari semua fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurahman yang pertama kali meneriakan interupsi saat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta persetujuan pengesahan.

"Kami Fraksi Demokrat-PAN kecewa," kata Taufiqurahman dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017).

Taufiq kecewa karena fraksinya sudah menanyakan beberapa hal pada saat paripurna penyerahan Rancangan APBD. Namun pertanyaan itu belum terjawab sampai saat ini.

Baca juga : Dihujani Interupsi, APBD DKI 2018 Sebesar Rp 77,117 Triliun Disahkan

"Hingga detik ini kami tidak menerima jawaban atau penjelasan apapun," kata Taufiq.

Salah satu yang disoroti Fraksi Partai Demokrat-PAN adalah target pendapatan pajak yang dinilai terlalu tinggi. Padahal, kata Taufiq, ekonomi sedang lesu.

Setelah Taufiqurohman, anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar, Ramli, ikut interupsi. Ramli mengeluhkan beberapa kawasan di Jakarta Utara yang kondisinya sudah memprihatinkan.

Baca juga : Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Tolak RAPBD DKI 2018

Dia mengatakan sudah menyampaikan hal ini setiap selesai reses. Namun tidak kunjung ada penyelesaiannya.

Ramli juga menyinggung ucapan Anies ketika pidato paripurna lalu. Ramli menyinggung cerita selendang Sadiah yang dulu diceritakan Anies.

"Saya yakin haqul yakin dengan selendang ibu Sadiah akan bisa mengangkat kesejukan yang berkeadilan bagi warga Jakarta," kata Ramli.