Ingin Revisi Raperda Tata Ruang, Anies Tarik Surat yang Dikirim Djarot - Kompas.com

Ingin Revisi Raperda Tata Ruang, Anies Tarik Surat yang Dikirim Djarot

Kompas.com - 05/12/2017, 13:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta pada 22 November 2017. Isinya menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat. Surat tersebut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan surat yang diperoleh Kompas.com, Selasa (5/12/2017), surat Anies ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Berikut ini adalah isi surat yang dikirim Anies ke DPRD DKI Jakarta itu:

"Sehubungan dengan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 2054/-1.794.2 hal Permohonan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan memperhatikan surat Ketua DPRD DKI tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 1038/-1.794.2 hal Pembahasan DPRD DKI Jakarta terhadap syarat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2054/-1.794 tanggal 6 Oktober 2017, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud akan kami pelajari dan akan dilakukan pengkajian secara menyeluruh; dan

2. Melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana surat Saudara dan melakukan perbaikan lainnya yang diperlukan sesuai hasil pengkajian menyeluruh.

Untuk itu perlu disampaikan bahwa kami menarik kembali surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 2054/-1.794 sebagaimana tersebut di atas."

Surat tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Anies khususnya ingin mengkaji ulang Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Baca juga: Pak Anies Berani Enggak Ubah Tata Ruang yang Dimanfaatkan Pengembang?

Hal itu menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memasukkan raperda yang berkaitan dengan reklamasi pulau di Teluk Jakarta tersebut ke dalam program legislasi daerah (prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD DKI pada 2018.

"Kami tarik untuk sementara. Kami tarik dulu untuk di-review Pak Gubernur," ujar Yayan.

Dinamika raperda

Pembahasan dua raperda tersebut berhenti ketika salah seorang anggota DPRD DKI, M Sanusi, tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sanusi terbukti menerima suap terkait penyusunan raperda tersebut. Saat itu, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sudah siap untuk diparipurnakan.

Sementara Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta masih terhambat masalah kontribusi tambahan 15 persen. Seiring dengan ditangkapnya Sanusi, pemerintah pusat juga melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi.

Oktober lalu, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G sudah dicabut, moratorium reklamasi pun dicabut secara keseluruhan.

Baca juga: Djarot: Jika Pasal Kontribusi Tambahan Hilang, Saya Duga Ada Permainan

 

Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat, kemudian mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta meminta untuk melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu. Surat yang dikirimkan melampirkan surat dari pemerintah pusat tentang pencabutan moratorium reklamasi.

"Kami sudah memenuhi secara prosedural, kami sudah mengajukan, bolanya sekarang di Dewan, apakah akan dibamuskan untuk diagendakan, silakan. Saya rasa tinggal satu ayat saja yang diperdebatkan," ujar Djarot.

Dalam surat yang dikirim Pemprov DKI Jakarta, Djarot mencantumkan syarat agar pasal tambahan kontribusi 15 persen tetap dimasukan dalam perda. Djarot mengirim surat pada 6 Oktober, hanya beberapa hari sebelum dirinya melepas masa jabatan sebagai gubernur.

DPRD DKI Jakarta membalas surat tersebut ketika posisi gubernur sudah dijabat Anies Baswedan. Anies lalu membalas, tetapi isinya menarik surat Djarot sebelumnya.


Kompas TV Kasus reklamasi Teluk Jakarta kini masuk dalam penyidikan di Polda Metro Jaya, polisi menilai perkara ini masuk dalam pidana.

EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X