Kompas.com - 05/12/2017, 13:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada DPRD DKI Jakarta pada 22 November 2017. Isinya menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat. Surat tersebut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan surat yang diperoleh Kompas.com, Selasa (5/12/2017), surat Anies ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Berikut ini adalah isi surat yang dikirim Anies ke DPRD DKI Jakarta itu:

"Sehubungan dengan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 2054/-1.794.2 hal Permohonan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan memperhatikan surat Ketua DPRD DKI tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 1038/-1.794.2 hal Pembahasan DPRD DKI Jakarta terhadap syarat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2054/-1.794 tanggal 6 Oktober 2017, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud akan kami pelajari dan akan dilakukan pengkajian secara menyeluruh; dan

2. Melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana surat Saudara dan melakukan perbaikan lainnya yang diperlukan sesuai hasil pengkajian menyeluruh.

Untuk itu perlu disampaikan bahwa kami menarik kembali surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 2054/-1.794 sebagaimana tersebut di atas."

Surat tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Anies khususnya ingin mengkaji ulang Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pak Anies Berani Enggak Ubah Tata Ruang yang Dimanfaatkan Pengembang?

Hal itu menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memasukkan raperda yang berkaitan dengan reklamasi pulau di Teluk Jakarta tersebut ke dalam program legislasi daerah (prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD DKI pada 2018.

"Kami tarik untuk sementara. Kami tarik dulu untuk di-review Pak Gubernur," ujar Yayan.

Dinamika raperda

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

Megapolitan
Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Megapolitan
PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Megapolitan
Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Megapolitan
Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 7 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 43 Pasien Dirawat

UPDATE 20 Oktober: Tambah 7 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 43 Pasien Dirawat

Megapolitan
Depok Izinkan Wahana Permainan Anak di Mal Buka, Orangtua Wajib Catat Alamat dan Nomor Telepon

Depok Izinkan Wahana Permainan Anak di Mal Buka, Orangtua Wajib Catat Alamat dan Nomor Telepon

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober 2021: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 20 Oktober 2021: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, PSI: Dia Makin Permalukan Dirinya Sendiri

Digugat Viani Limardi Rp 1 Triliun, PSI: Dia Makin Permalukan Dirinya Sendiri

Megapolitan
Kebakaran Landa Warung Makan di Makasar Jaktim, Pemilik Derita Luka Bakar di Tangan

Kebakaran Landa Warung Makan di Makasar Jaktim, Pemilik Derita Luka Bakar di Tangan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.