Manfaatkan Ruang Bawah Tanah di Jakarta, PT MRT Minta Kepastian Hukum

Kompas.com - 05/12/2017, 16:35 WIB
Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUTONGAktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mass Rapid Transit (MRT) membutuhkan seperangkat aturan untuk mendukung pembangunan yang mereka lakukan di bawah tanah.

Saat MRT beroperasi nanti, ruang bawah tanah akan dioptimalkan untuk berbagai macam keperluan untuk stasiun hingga transit oriented development (TOD).

"Kami ingin ketika kami masuk ke ranah baru itu ada landasan hukumnya. Kami mau ingatkan semua pihak, kalau mau memaksimalkan ruang bawah tanah itu perlu ada Undang-undang yang mengatur," kata Direktur Utama PT MRT William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (5/12/2017).

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang membahas soal ruang bawah tanah. Namun, bentuknya baru berupa peraturan gubernur dan peraturan menteri.

Baca juga : Sandi: Proyek MRT Kebut Operasi, Keselamatan Jangan Jadi Kompromi

William mengatakan, sebaiknya pemanfaatan ruang bawah tanah untuk publik ini diikat dengan landasan hukum yang lebih kuat seperti Undang-undang dan peraturan daerah.

Ada tiga jenis peraturan yang rencananya akan didorong oleh PT MRT. Pertama adalah perda tentang pengelolaan ruang bawah tanah. William mengatakan rancangan perdanya sudah masuk dalam prolegda 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Situasi dan kondisi terkini di proyek pembangunan mass rapid transit,  Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Situasi dan kondisi terkini di proyek pembangunan mass rapid transit, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.
Kedua, PT MRT mendorong adanya revisi Undang-undang tentang pertanahan. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan seharusnya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Baca juga : Kunjungan Masyarakat ke Lokasi Proyek MRT Jakarta Ditutup

"Ketiga kita harap ada revisi UU tentanf ibu kota yang sekarang sedang digarap dari kementerian, yang menggagas Kemendgri," ujar William.

Baca juga : Anies Minta MRT Ganti Motor Korban Jatuhnya Beton Pembatas

Besok, PT MRT akan menggelar workshop dan mengundang pejabat terkait tiga aturan itu. William mengingatkan MRT Fase I akan memiliki 6 kilometer ruang bawah tanah dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Patung Bundaran Senayan. Stasiun-stasiun yang ada di sepanjang jalur tersebut juga akan menggunakan ruang bawah tanah.

Pada pembangunan MRT Fase II, penggunaan ruang bawah tanah akan lebih banyak lagi. Belum lagi jika ada pembangunan TOD. Ruang bawah tanah MRT juga akan dimanfaatkan untuk jalur pejalan kaki hingga foodcourt.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X