Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Kompas.com - 05/12/2017, 16:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja dengan jajaran pemerintah kota dan tokoh masyarakat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ketua RT/RW di Jakarta Pusat mengeluhkan pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keluhan ini disampaikan ketua RT/RW dalam kunjungan kerja gubernur dan wakil gubernur, Selasa (5/12/2017).

Ketua RW 04 Cempaka Baru, Abdul Rahman mengatakan, LPJ itu membuat para ketua RT dan RW berbohong. Dia meminta Anies menghapus kebijakan tersebut.

"Masalah pelaporan ini sangat tidak jelas, laporan pertanggungjawaban. Cara-cara itu membuat RT/RW berbohong ke pemerintah. Saya minta ke gubernur dan wali kota, pelaporan RT/RW harus dihapuskan, kembali ke zaman Fauzi Bowo," kata Abdul di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih.

Ketua RW 07 Duri Pulo Ahmad Haris Alfian menyatakan hal serupa. Menurut dia, kebijakan itu membuat ketua RT/RW justru membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional palsu.

Baca juga : DPRD DKI Minta Penjelasan Anies soal Kenaikan Dana Operasional RT/RW

"Mari kita sama-sama di sini bicara tentang mental dan moral. Sudah berapa kali kita lakukan kebohongan besar akan LPJ, bagaimana duitnya belum menerima, tapi LPJ sudah?" kata Ahmad dalam kesempatan yang sama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Anies kemudian menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghapus laporan pertanggungjawaban dana operasional mulai 2018.

"Tadi saya sudah tanya Pak Aspem (Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono). Mulai 2018, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi," ujar Anies.

Baca juga : Dana Operasional Naik, Masih Bolehkah RT/RW Pungut Iuran Warga?

Meski begitu, Anies meminta ketua RT/RW menjaga kepercayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya. Dia mengingatkan, dana operasional itu sepenuhnya digunakan untuk keperluan warga di lingkungan mereka.

"Kalau kami saja tidak percaya, bagaimana warga percaya? Harus dijaga sebaik mungkin. Kami ingin Bapak Ibu bekerja lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi atur penggunaannya sebaik-baiknya, sehingga dana operasional betul-betul menunjang operasional," ucapnya.

Baca juga : Sandi: Banyak RT/RW yang Mengutip dan Itu Tidak Dilarang

Pada 2018, setiap RT akan menerima dana operasional Rp 2 juta setiap bulannya, sementara RW akan menerima dana operasional Rp 2,5 juta.

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT dan RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Megapolitan
Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Megapolitan
LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

Megapolitan
Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X