LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima

Kompas.com - 05/12/2017, 18:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai kunjungan kerja di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai kunjungan kerja di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono mengatakan, RT/RW di Jakarta akan langsung mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional kepada warga. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW mulai 2018.

"Nanti tanggung jawabnya kan dia (Ketua RT/RW) bertanggung jawab kepada masyarakat penggunaannya. Benar enggak (dana operasional) dipakai untuk itu," ujar Bambang di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Bambang menjelaskan, LPJ dana operasional rencananya akan diganti hanya dengan tanda terima. Ketua RT/RW tidak perlu lagi membuat LPJ tersebut.

"Mungkin nanti tanda terima bahwa dia (Ketua RT/RW) sudah menerima (dana operasional). Tanggung jawabnya berdasarkan itu," kata dia.


Baca juga : Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Menurut Bambang, Anies akan menyurati DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan perubahan kebijakan tersebut. Setelah DPRD setuju, Anies akan membuat peraturan gubernur (pergub) yang menghapus pembuatan LPJ dana operasional.

"Nanti di pergub itu juga termasuk masalah pertanggungjawabannya tidak seperti kemarin," ucap Bambang.

Pergub itu juga akan berisi adanya kenaikan dana operasional mulai 2018, yakni Rp 2 juta untuk RT dan Rp 2,5 juta untuk RW setiap bulannya. Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan kenaikan dana operasional itu dalam APBD DKI 2018.

Baca juga : Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Anies memutuskan untuk menghapus LPJ dana operasional agar RT/RW lebih fokus melayani warga dibanding persoalan administrasi.

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT/RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Komisi E Pangkas Anggaran Tenda Pengungsi, dari Rp 26 Juta Jadi Rp 16 Juta Per Unit

Megapolitan
Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Megapolitan
Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Megapolitan
Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Megapolitan
Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Megapolitan
Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Megapolitan
Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Megapolitan
Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Megapolitan
Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Megapolitan
Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Megapolitan
Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Megapolitan
Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X