LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima

Kompas.com - 05/12/2017, 18:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai kunjungan kerja di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai kunjungan kerja di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono mengatakan, RT/RW di Jakarta akan langsung mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional kepada warga. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW mulai 2018.

"Nanti tanggung jawabnya kan dia (Ketua RT/RW) bertanggung jawab kepada masyarakat penggunaannya. Benar enggak (dana operasional) dipakai untuk itu," ujar Bambang di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Bambang menjelaskan, LPJ dana operasional rencananya akan diganti hanya dengan tanda terima. Ketua RT/RW tidak perlu lagi membuat LPJ tersebut.

"Mungkin nanti tanda terima bahwa dia (Ketua RT/RW) sudah menerima (dana operasional). Tanggung jawabnya berdasarkan itu," kata dia.


Baca juga : Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Menurut Bambang, Anies akan menyurati DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan perubahan kebijakan tersebut. Setelah DPRD setuju, Anies akan membuat peraturan gubernur (pergub) yang menghapus pembuatan LPJ dana operasional.

"Nanti di pergub itu juga termasuk masalah pertanggungjawabannya tidak seperti kemarin," ucap Bambang.

Pergub itu juga akan berisi adanya kenaikan dana operasional mulai 2018, yakni Rp 2 juta untuk RT dan Rp 2,5 juta untuk RW setiap bulannya. Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan kenaikan dana operasional itu dalam APBD DKI 2018.

Baca juga : Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Anies memutuskan untuk menghapus LPJ dana operasional agar RT/RW lebih fokus melayani warga dibanding persoalan administrasi.

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT/RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Megapolitan
Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Megapolitan
Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Megapolitan
Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Megapolitan
Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Megapolitan
Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Megapolitan
Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Megapolitan
Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Megapolitan
BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Berita Foto
Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Megapolitan
Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Megapolitan
PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

Megapolitan
40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X