LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima

Kompas.com - 05/12/2017, 18:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai kunjungan kerja di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai kunjungan kerja di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono mengatakan, RT/RW di Jakarta akan langsung mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional kepada warga. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW mulai 2018.

"Nanti tanggung jawabnya kan dia (Ketua RT/RW) bertanggung jawab kepada masyarakat penggunaannya. Benar enggak (dana operasional) dipakai untuk itu," ujar Bambang di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Bambang menjelaskan, LPJ dana operasional rencananya akan diganti hanya dengan tanda terima. Ketua RT/RW tidak perlu lagi membuat LPJ tersebut.

"Mungkin nanti tanda terima bahwa dia (Ketua RT/RW) sudah menerima (dana operasional). Tanggung jawabnya berdasarkan itu," kata dia.

Baca juga : Ini Alasan Gubernur Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Menurut Bambang, Anies akan menyurati DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan perubahan kebijakan tersebut. Setelah DPRD setuju, Anies akan membuat peraturan gubernur (pergub) yang menghapus pembuatan LPJ dana operasional.

"Nanti di pergub itu juga termasuk masalah pertanggungjawabannya tidak seperti kemarin," ucap Bambang.

Pergub itu juga akan berisi adanya kenaikan dana operasional mulai 2018, yakni Rp 2 juta untuk RT dan Rp 2,5 juta untuk RW setiap bulannya. Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan kenaikan dana operasional itu dalam APBD DKI 2018.

Baca juga : Anies: 2018, Bapak Ibu RT/RW Tak Perlu Tulis LPJ Dana Operasional...

Anies memutuskan untuk menghapus LPJ dana operasional agar RT/RW lebih fokus melayani warga dibanding persoalan administrasi.

Sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT/RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus.

LPJ biasanya dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.

LPJ itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. LPJ itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Megapolitan
Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Megapolitan
Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Megapolitan
Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Megapolitan
Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Megapolitan
Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Megapolitan
244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

Megapolitan
Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Megapolitan
UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Resmi Dibuka, Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Gratis Selama 2 Minggu

Resmi Dibuka, Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X