Kompas.com - 05/12/2017, 19:55 WIB
Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri milad Forum RT/RW se-DKI di Jakarta Utara, Sabtu (17/6/2017) Kompas.com/David Oliver PurbaGubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri milad Forum RT/RW se-DKI di Jakarta Utara, Sabtu (17/6/2017)
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani tidak setuju jika RT dan RW benar-benar dibebaskan dari kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban (Lpj). Menurut dia, hal itu malah akan menyulitkan pengurus RT dan RW karena terkesan tidak transparan.

"Kalau enggak ada sama sekali, malah kasian RT dan RW-nya jadi dicurigai warga. Ditanya uangnya untuk apa saja," ujar William ketika dihubungi, Selasa (5/12/2017).

William memahami bahwa warga sering kerepotan membuat Lpj untuk mempertanggungjawabkan dana operasional RT dan RW. William sering menerima keluhan ini setiap melakukan reses. Warga kerepotan karena harus mengumpulkan kwitansi pada setiap pengeluaran yang mereka lakukan, padahal tidak semua pengeluaran disertakan kwitansi.

William memahami kesusahan itu. Namun tetap saja menurut dia Pemprov DKI tidak boleh membebaskan begitu saja kewajiban membuat LPJ. Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI membuat sistem laporan yang lebih sederhana. Misalnya, RT dan RW diperkenankan membuat laporan tanpa kwitansi.

Baca juga : LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima

RT dan RW juga diberi kewajiban mengumumkan kepada warga pengeluaran operasional RT dan RW secara berkala. Cara ini dinilai lebih baik daripada meniadakan Lpj.

"Jangan sampai tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Kita ambil jalan tengahnya saja," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menghapus Lpj dana operasional agar RT/RW lebih fokus melayani warga dibanding persoalan administrasi.

Sebelumnya, sistem pertanggungjawaban dana operasional oleh ketua RT/RW kembali manual sejak pergub yang mewajibkan laporan via aplikasi Qlue dihapus. Biasanya, Lpj dibuat 3 bulan sekali. Dana operasional untuk RT dan RW juga diberikan per 3 bulan.

Lpj itu berisi laporan penggunaan dana operasional RT dan RW tiap bulannya. Lpj itu juga menjadi syarat agar dana operasional triwulan berikutnya bisa dicairkan. Sementara itu, dana operasional RT dan RW untuk tahun 2018 bertambah, yakni Rp 2 juta untuk RT dan Rp 2,5 juta untuk RW setiap bulan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Megapolitan
TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Megapolitan
Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Megapolitan
Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik Sebelum Lebaran 2021

Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik Sebelum Lebaran 2021

Megapolitan
Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Megapolitan
Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Megapolitan
Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Megapolitan
Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Megapolitan
4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

Megapolitan
Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X