Kompas.com - 06/12/2017, 07:53 WIB
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada catatan panjang terkait proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Sebuah raperda yang menjadi momok bahkan membuat salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 2016.

Sejak kasus penangkapan itu, pembahasan raperda tata ruang dihentikan sementara. Begitu juga nasib pembahasan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sampai saat ini, kedua raperda itu tidak pernah dibahas kembali.

Pemerintahan pun berganti. Kini Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI. Kebijakannya terkait reklamasi sudah disampaikan sejak masa kampanye. Raperda itu pun tak luput dari perhatian Anies.

Anies menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat pada 22 November 2017. Pada saat pembacaan daftar prolegda DPRD DKI tahun 2018, Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak masuk. Artinya tidak akan ada jadwal pembahasan raperda tata ruang pada tahun 2018. Surat tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga : Ingin Revisi Raperda Tata Ruang, Anies Tarik Surat yang Dikirim Djarot

Dinamika raperda

Kenapa raperda ini menjadi momok? Karena ada satu pasal yang mengatur kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda itu. Dulu, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendorong hal itu karena Pemprov DKI bisa mendapat keuntungan besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, DPRD DKI berpendapat kontribusi tambahan 15 persen memberatkan pengembang. Selain itu, DPRD DKI berpendapat aturan mengenai besaran kontribusi diatur dalam pergub bukan perda.

Raperda itu dihentikan pembahasannya setelah Sanusi ditangkap dan pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap proyek reklamasi. Selama satu tahun, raperda itu mati suri dan tidak pernah dibahas lagi.

Pada masa pemerintahan Djarot Saiful Hidayat, sanksi administratif terhadap Pulau C, D, dan G dicabut, moratorium pun dicabut secara keseluruhan. Atas dasar itu, Djarot Saiful Hidayat mengajukan surat ke DPRD DKI Jakarta meminta untuk melanjutkan kembali pembahasan dua raperda itu.

Surat yang dikirimkan melampirkan surat dari pemerintah pusat tentang pencabutan moratorium reklamasi.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Megapolitan
Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

Megapolitan
BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Megapolitan
Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X